Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada 2027, Fokus Transformasi Sektoral

JAKARTA – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen pada 2027 dengan menyiapkan sejumlah mesin pertumbuhan sektoral berbasis transformasi. Strategi tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Target pertumbuhan ekonomi 6 persen tersebut menjadi bagian dari kesepakatan pemerintah dan DPR dalam menetapkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2027. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen, tingkat kemiskinan 6–6,5 persen, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 4,3–4,87 persen.

Ekonomi Semester I Tumbuh 5,45 Persen

Pemerintah menilai perekonomian nasional masih memiliki prospek positif meskipun menghadapi berbagai risiko global. Tekanan tersebut antara lain berasal dari konflik geopolitik, gejolak harga energi dan pangan, serta tingginya suku bunga global.

Pada Semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara kumulatif (ctc). Angka tersebut menjadi pertumbuhan tertinggi untuk periode yang sama dalam 13 tahun terakhir.

Dari sisi harga, inflasi tercatat 2,88 persen dan masih berada dalam sasaran pemerintah. Sementara realisasi investasi pada Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun.

Indikator lainnya juga menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif terjaga. Rasio Gini tercatat 0,368 pada Maret 2026, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berada di level 4,65 persen pada Mei.

Airlangga juga menyebut Indeks Keyakinan Konsumen berada di level 116,8. Sementara Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur kembali berada di zona ekspansif dengan angka 50,2.

“Rasio Gini turun ke 0,368 di bulan Maret, dan diikuti dengan Tingkat Pengangguran Terbuka itu sebesar 4,65 persen di bulan Mei. Kemudian kalau kita lihat dari sisi konsumen, konsumen juga masih positif, Indeks Keyakinan Konsumen 116,8, PMI Manufaktur juga masuk ke jalur positif yaitu 50,2,” jelas Airlangga.

Aktivitas Ekonomi dan Kredit Menguat

Aktivitas ekonomi riil juga menunjukkan perkembangan positif. Penjualan mobil tercatat meningkat 33,3 persen secara tahunan, konsumsi listrik tumbuh 10,8 persen, sedangkan penjualan semen naik 13,5 persen.

Di sektor keuangan, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juni 2026 tumbuh 10,21 persen secara tahunan. Sementara penyaluran kredit tumbuh 12,67 persen.

Pertumbuhan kredit terutama ditopang kredit investasi yang meningkat 24,9 persen. Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan 1,05 persen pada Juni 2026.

Ketahanan eksternal Indonesia turut ditopang cadangan devisa yang mencapai USD145,3 miliar atau setara dengan 5,5 bulan impor. Neraca perdagangan juga mencatat surplus kumulatif USD3,58 miliar sepanjang Januari–Juni 2026.

Pemerintah Siapkan Mesin Pertumbuhan Baru

Untuk mencapai target pertumbuhan 6 persen pada 2027, pemerintah akan memperkuat mesin pertumbuhan sektoral berbasis transformasi.

Pengembangan akan diarahkan pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi, termasuk digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Di saat bersamaan, pemerintah akan melakukan revitalisasi sektor yang dinilai memiliki ketahanan kuat, seperti pertanian dan energi. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pendirian bursa komoditas mineral yang akan menjadi acuan Indonesia Reference Price.

Pemerintah juga akan meningkatkan daya saing investasi dan ekspor melalui deregulasi, optimalisasi perjanjian perdagangan internasional, serta pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Strategi tersebut akan didukung bauran kebijakan makro yang memadukan kebijakan fiskal sebagai katalis, kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, serta percepatan investasi dengan melibatkan Danantara dan sektor swasta.

Empat prasyarat utama juga disiapkan, yakni iklim investasi yang atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi, serta APBN yang prudent dan berkelanjutan.

Program Transformasi Ekonomi Terus Berjalan

Sejumlah program prioritas pemerintah sebelumnya juga disebut telah menunjukkan perkembangan positif.

Program B50, misalnya, diperkirakan dapat menghemat devisa hingga Rp170 triliun. Pemerintah juga mencatat 26 proyek hilirisasi telah melakukan groundbreaking.

Di sektor keuangan, Bank Emas atau Bulion Bank saat ini disebut mengelola sekitar 153 ton emas dengan nilai sekitar USD20 miliar.

Pemerintah juga telah mendirikan PT DSI untuk mengelola hasil ekspor tiga komoditas strategis. Kebijakan tersebut dinilai positif oleh S&P Ratings dalam mendukung upaya mengatasi praktik under invoicing dan transfer pricing.

Selain itu, pemerintah mendorong reformasi bursa saham dan rencana demutualisasi pasar modal, mengimplementasikan 25 perjanjian dagang internasional, serta melakukan konsolidasi dan efisiensi BUMN.

Dalam proses tersebut, sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup dari total 1.074 BUMN.

Perlindungan Sosial 2027 Capai Rp549,9 Triliun

Di tengah agenda transformasi ekonomi, pemerintah memastikan program perlindungan sosial tetap berlanjut pada 2027.

Pemerintah mengalokasikan Rp549,9 triliun untuk berbagai program perlindungan sosial. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi BBM, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta program perlindungan sosial lainnya.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah akan memfokuskan kebijakan 2027 pada penguatan ketahanan ekonomi nasional sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan.

“Komitmen Pemerintah tentu untuk tahun 2027 ini fokusnya memperkuat ketahanan perekonomian nasional sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. Pemerintah akan memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran memberikan dampak nyata, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Haryo.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 tidak hanya dicapai melalui ekspansi ekonomi, tetapi juga menghasilkan pemerataan manfaat, peningkatan kesempatan kerja, serta penguatan kualitas hidup masyarakat.