Harga Bawang dan Cabai Jadi Sorotan, Pemkot Bandung Perkuat Pasokan Pangan hingga Operasi Pasar

KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan harga sejumlah komoditas pangan yang dinilai sensitif terhadap inflasi, khususnya bawang dan cabai.

Langkah tersebut dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah potensi gangguan pasokan pangan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, bawang menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian serius karena tingkat permintaannya cukup tinggi. Kebutuhan tersebut tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi juga industri kuliner dan sektor pariwisata.

“Memang harga yang sangat rentan adalah beberapa harga yang kita anggap sebagai barang-barang atau komoditas yang sensitif terhadap kenaikan harga,” ujar Farhan, Senin (10/8/2026).

Menurut Farhan, tingginya permintaan bawang di Kota Bandung tidak selalu diimbangi dengan produktivitas daerah pemasok. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Brebes, Jawa Tengah, yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi bawang.

“Permintaan warga Bandung terhadap bawang Brebes sangat tinggi. Orang Bandung seleranya tinggi karena rata-rata bawangnya untuk wisata, untuk industri kuliner. Jadi permintaan bawang Brebes ini tinggi sekali, sedangkan produktivitas Brebes juga naik turun,” katanya.

Selain bawang merah, Pemkot Bandung juga memantau pasokan bawang putih, bawang bombai, cabai serta sejumlah komoditas pangan lainnya yang berasal dari luar daerah maupun impor.

Kekhawatiran terhadap pasokan juga meningkat seiring potensi kekeringan di sejumlah wilayah sentra produksi pangan. Farhan menyebut berdasarkan hasil konsultasi dengan Gubernur Jawa Barat, periode kekeringan diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026.

“Agustus sampai Oktober belum musim tanam. Musim tanamnya mulai September. Jadi diharapkan September-Oktober ini tidak mengganggu,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi gangguan pasokan, Pemkot Bandung memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian serta Dinas Ketahanan Pangan. Pemerintah memastikan pasokan bahan pangan segar dari berbagai daerah tetap dapat masuk ke Kota Bandung.

Farhan menyebut pasokan pangan Kota Bandung berasal dari sekitar 16 provinsi serta sejumlah komoditas impor. Seluruh pasokan tersebut didistribusikan melalui pasar induk yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok pangan Kota Bandung.

“Yang kita lakukan sekarang adalah memastikan suplai bahan makanan segar dari 16 provinsi dan bahan-bahan impor semuanya bisa masuk ke Kota Bandung lewat dua-tiga pasar induk utama yang menjadi jaring rantai pasok utama di Kota Bandung,” jelasnya.

Di sisi lain, operasi pasar tetap menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi.

Menurut Farhan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran operasi pasar dipetakan berdasarkan masukan dari tingkat kelurahan. Bantuan diarahkan agar masyarakat dengan daya beli rendah tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Operasi pasar tetap akan berjalan, terutama untuk mereka-mereka yang hasil masukan dari kelurahan adalah yang rentan daya belinya. Kelompok rentan daya beli akan dapat bantuan untuk membeli barang-barang yang murah tersebut,” kata Farhan.

Namun, Farhan mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan karakteristik produk yang dijual dalam operasi pasar dengan komoditas premium di pasar modern.

“Harap maklum, kalau barang-barang murah kualitasnya tidak selevel supermarket. Seperti berasnya beras SPHP, tapi kalau beras premium, beras khusus, harganya tetap sama,” ujarnya.

Pemkot Bandung berharap penguatan rantai pasok, koordinasi lintas instansi dan pelaksanaan operasi pasar dapat menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus mencegah lonjakan harga yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Pengawasan harga dan pasokan akan terus dilakukan TPID Kota Bandung, khususnya terhadap komoditas yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi terhadap perubahan produksi dan distribusi.