Wali Kota Bekasi Mau Ngantor di RW Mulai 2027, Ketua RW Minta Dinas Ikut Turun ke Lapangan

KOTA BEKASI – Rencana Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berkantor di setiap Rukun Warga (RW) mulai Januari 2027 mendapat dukungan dari sejumlah ketua RW. Program tersebut dinilai dapat membuka ruang komunikasi yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mempercepat penyampaian persoalan di tingkat lingkungan.

Para ketua RW memberikan sejumlah masukan agar program tersebut dapat berjalan efektif. Mulai dari kepastian jadwal, kesiapan lokasi, hingga keterlibatan perangkat daerah dinilai perlu dipersiapkan sejak awal.

Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Wage Tirta, yang juga menjabat sebagai Ketua FKRW Bekasi Jaya, menyambut positif rencana tersebut.

Menurut Wage, kepastian jadwal menjadi salah satu hal penting agar pengurus RW maupun masyarakat dapat mempersiapkan berbagai aspirasi yang ingin disampaikan secara langsung kepada wali kota.

“Program ini sangat bagus. InsyaAllah kalau jadwalnya jelas tentu masyarakat kita bisa hadirkan untuk curhat langsung ke Pak Wali terkait dengan persoalan di wilayah,” ujar Wage.

Tidak Semua RW Punya Kantor

Wage juga mengingatkan bahwa kondisi fasilitas di setiap RW berbeda. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah masih adanya RW yang belum memiliki kantor sekretariat.

Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan alternatif lokasi yang layak agar agenda berkantor di RW dapat berlangsung nyaman dan tidak terkendala persoalan fasilitas.

Dukungan juga disampaikan Ketua RW 13 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Agustiono. Ia menilai rencana Wali Kota berkantor, bahkan menginap di lingkungan RW, dapat membuka ruang komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Tidak semua warga punya waktu dan kesempatan untuk datang ke Balai Kota menyampaikan persoalan. Karena itu, ketika Pak Wali Kota datang ke lingkungan kami, masyarakat punya ruang lebih dekat untuk menyampaikan kebutuhan mereka,” kata Agustiono.

Menurutnya, kehadiran wali kota di tengah masyarakat merupakan kesempatan yang dapat dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung.

“Ini kesempatan yang harus dimanfaatkan agar suara warga lebih mudah didengar,” tambahnya.

Ketua RW Minta Dinas Ikut Hadir

Agustiono berharap komunikasi langsung tersebut juga dapat membantu pengurus RW menyampaikan kebutuhan prioritas wilayah, termasuk pelaksanaan program Lingkar Keren agar semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.

Sementara itu, Ketua RW 02 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Herry Mukti, meminta agar agenda berkantor di RW tidak hanya melibatkan wali kota dan masyarakat.

Ia mendorong perangkat daerah terkait turut hadir dalam kegiatan tersebut. Menurut Herry, keterlibatan dinas akan membantu persoalan warga yang membutuhkan koordinasi lintas instansi dapat segera dipetakan.

“Kami berharap beberapa perangkat daerah ikut mendampingi agar pelayanan kepada masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti. Dinas terkait juga dapat melihat kondisi di lapangan, misalnya untuk pelayanan administrasi maupun perbaikan wilayah,” ujar Herry.

Menurutnya, tidak semua persoalan dapat diselesaikan pada saat kunjungan berlangsung. Namun, masyarakat setidaknya perlu memperoleh penjelasan mengenai mekanisme, pihak yang menangani, serta perkembangan penyelesaiannya.

“Kalau ada persoalan yang belum bisa diselesaikan saat kunjungan, setidaknya warga mendapat penjelasan mengenai proses, pihak yang menangani, dan perkembangan penyelesaiannya,” katanya.

Herry menilai koordinasi tersebut penting agar informasi yang diterima masyarakat lebih jelas. Dengan demikian, pengurus RW juga tidak dibebani ekspektasi terhadap persoalan yang sebenarnya berada di luar kewenangan mereka.

Tri Adhianto Siapkan Program Ngantor di RW

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan rencana berkantor di lingkungan RW mulai Januari 2027.

Langkah tersebut disiapkan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sekaligus melihat secara langsung berbagai persoalan yang terjadi di tingkat lingkungan.

Kehadiran wali kota di RW juga menjadi momentum untuk melihat secara langsung pelaksanaan program Lingkar Keren, termasuk pemanfaatan dana sebesar Rp100 juta untuk setiap RW.

Melalui kunjungan tersebut, pemerintah dapat melihat apakah kegiatan yang dipilih melalui anggaran tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau masih terdapat persoalan lain yang perlu mendapat perhatian.

Bagi para ketua RW, kehadiran langsung pemerintah di lingkungan diharapkan tidak sekadar menjadi agenda kunjungan, tetapi juga membuka ruang dialog, memberikan kepastian tindak lanjut, serta mempertemukan masyarakat dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan menangani persoalan di lapangan.