Ciamis Perkuat Satu Data Indonesia, Evaluasi Statistik Jadi Kunci Reformasi Birokrasi 2026

CIAMIS, JAWA BARAT – Pemerintah Kabupaten Ciamis terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data melalui evaluasi Reformasi Birokrasi dan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2026.

Langkah terbaru dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis dengan menggelar sosialisasi bagi perangkat daerah pada Senin (27/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan perangkat daerah menghadapi proses evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus memastikan data yang digunakan pemerintah daerah memiliki kualitas, standar, dan bukti dukung yang memadai.

Sosialisasi berlangsung di Aula Adipati Angganaya, Bapperida Kabupaten Ciamis. Peserta terdiri atas para pengelola data dan asesor Reformasi Birokrasi dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Bukan sekadar agenda administratif, kegiatan ini diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa kualitas data memiliki pengaruh besar terhadap ketepatan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.

Fakta Terbaru: Data Berkualitas Jadi Fondasi Pembangunan Ciamis

Kepala Diskominfo Kabupaten Ciamis Enda Hidayat menegaskan bahwa data berkualitas merupakan salah satu fondasi utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran apabila data yang digunakan tidak akurat, tidak mutakhir, atau tidak memiliki standar yang jelas.

Tata kelola data yang baik juga dibutuhkan dalam pelaksanaan program, pemantauan capaian pembangunan, hingga evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

Karena itu, setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola dapat dipertanggungjawabkan.

Enda menekankan, pemenuhan bukti dukung dalam proses evaluasi Reformasi Birokrasi tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administrasi.

Sebaliknya, proses tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan data di masing-masing perangkat daerah.

Dibongkar! Apa Saja yang Dinilai dalam Statistik Sektoral?

Dalam kegiatan tersebut, Bidang Statistik Diskominfo Kabupaten Ciamis memaparkan sejumlah instrumen yang menjadi dasar Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Instrumen tersebut menjadi bagian penting dalam penilaian Indeks Pembangunan Statistik yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan statistik di lingkungan pemerintahan.

Materi yang diberikan mencakup standar data statistik, metadata aplikasi INDAH, data prioritas yang tersedia melalui Portal Satu Data Ciamis, serta pemutakhiran publikasi data.

Perangkat daerah juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya kelengkapan dokumen pendukung dalam proses evaluasi.

Dengan sistem yang terstandar, data yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah diharapkan dapat digunakan secara lebih efektif dan terintegrasi.

Kronologi Evaluasi: Pengelola Data Diberikan Pendampingan

Tidak hanya menyampaikan materi, Diskominfo Ciamis juga memberikan pendampingan langsung kepada peserta dalam proses pengisian metadata dan data.

Pendampingan ini menjadi bagian penting karena kualitas statistik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan angka, tetapi juga oleh informasi yang menjelaskan sumber, definisi, metode pengumpulan, periode, serta karakteristik data tersebut.

Metadata menjadi instrumen yang membantu pengguna memahami bagaimana sebuah data dihasilkan dan sejauh mana data tersebut dapat digunakan.

Melalui pendampingan tersebut, perangkat daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data sekaligus memperbaiki kualitas dokumentasi statistik sektoral.

BPS Ciamis Bongkar Pentingnya Metadata Data Statistik

Kegiatan sosialisasi menghadirkan Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis, Ilham Teguh P., sebagai narasumber.

Ilham menjelaskan bahwa kelengkapan dan konsistensi metadata merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan kualitas statistik sektoral.

Data tanpa metadata yang memadai dapat menimbulkan persoalan dalam interpretasi maupun pemanfaatannya.

Sebaliknya, metadata yang lengkap dapat memberikan gambaran mengenai definisi data, sumber data, metode pengumpulan, serta berbagai informasi pendukung lainnya.

Hal tersebut menjadi semakin penting ketika data dari berbagai perangkat daerah harus diintegrasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan.

Terungkap! Aplikasi BPS Jadi Bagian dari Penguatan Data Ciamis

Dalam pemaparannya, Ilham juga menjelaskan pemanfaatan aplikasi Romantik BPS dan INDAH BPS untuk mendukung pendataan, pemutakhiran, serta pelaporan data.

Pemanfaatan teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat proses pengelolaan statistik agar lebih sistematis.

Digitalisasi pengelolaan data juga memungkinkan proses pembaruan informasi dilakukan secara lebih terstruktur sehingga pemerintah daerah memiliki sumber data yang dapat digunakan untuk kebutuhan perencanaan maupun evaluasi.

Dalam konteks Reformasi Birokrasi, keberadaan sistem data yang baik menjadi salah satu pendukung penting bagi terciptanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

Kolaborasi Jadi Kunci Satu Data Indonesia di Ciamis

Penguatan statistik sektoral tidak dapat dilakukan hanya oleh Diskominfo.

Diperlukan kolaborasi antara pengelola Reformasi Birokrasi, produsen data, Walidata, Pembina Data, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Masing-masing memiliki peran dalam memastikan data yang diproduksi pemerintah memenuhi standar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Produsen data bertanggung jawab menghasilkan data sesuai standar, sementara Walidata memiliki peran dalam pengelolaan dan penyebarluasan data.

Sinergi tersebut menjadi bagian dari implementasi Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Ciamis.

Mengapa Indeks Pembangunan Statistik Penting?

Indeks Pembangunan Statistik tidak hanya berkaitan dengan angka penilaian.

Indeks tersebut dapat menjadi salah satu gambaran mengenai sejauh mana pemerintah daerah telah memiliki sistem penyelenggaraan statistik yang terintegrasi, berkualitas, dan sesuai standar.

Semakin baik tata kelola statistik, semakin besar peluang pemerintah menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada informasi yang tepat.

Hal ini menjadi penting karena hampir seluruh sektor pembangunan membutuhkan data.

Mulai dari pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ekonomi, infrastruktur, pertanian, hingga pelayanan publik membutuhkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.

Ciamis Perkuat Reformasi Birokrasi Berbasis Data

Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Ciamis memperkuat arah Reformasi Birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada pembenahan administrasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengambilan kebijakan.

Pemerintahan berbasis data membutuhkan proses yang konsisten mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran hingga pemanfaatan data.

Karena itu, perangkat daerah dituntut tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga memastikan data tersebut memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya tersebut sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Data Akurat Jadi Modal Ciamis Susun Kebijakan Tepat Sasaran

Pada akhirnya, penguatan statistik sektoral di Kabupaten Ciamis diarahkan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terstandar, dan mudah dimanfaatkan.

Data tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Dengan semakin kuatnya kolaborasi antara Diskominfo, BPS, perangkat daerah, Walidata, Pembina Data, serta seluruh pengelola data, implementasi Satu Data Indonesia di Ciamis diharapkan semakin optimal.

Langkah ini juga memperlihatkan bahwa Reformasi Birokrasi tidak hanya berbicara mengenai perubahan sistem kerja, tetapi juga bagaimana pemerintah menggunakan data sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Ke depan, kualitas data akan semakin menentukan kualitas kebijakan. Karena itu, penguatan statistik sektoral menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Ciamis yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.