Airlangga Hartarto: Kawasan Industri Jadi Penggerak Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kawasan industri memiliki peran strategis sebagai motor utama penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan infrastruktur, hilirisasi, transformasi digital, dan transisi energi, pemerintah optimistis mampu memperkuat daya saing Indonesia sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat memberikan sambutan penutup dalam Malam Syukuran 38 Tahun Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) yang menjadi bagian dari rangkaian Business Forum dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XXV HKI di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Menurut Airlangga, selama hampir empat dekade HKI telah berkembang menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan nasional. Kawasan industri yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia telah menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan sektor manufaktur, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

"HKI sejak tahun 1988 telah tumbuh menjadi mitra strategis pembangunan nasional. Kalau kita ketahui, mulai dari Bekasi sampai ke Timur Indonesia, kita telah membangun yang namanya North Java Corridor. Koridor Utara Jawa, itu seluruhnya diisi oleh kawasan industri," ujar Airlangga.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan kawasan industri tidak lagi hanya berorientasi pada penyediaan lahan bagi kegiatan manufaktur, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk menciptakan ekosistem industri yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data pemerintah, saat ini terdapat 129 kawasan industri yang tersebar di 24 provinsi dengan total luas sekitar 170 ribu hektare. Kawasan-kawasan tersebut menjadi lokasi operasional sekitar 10.400 perusahaan manufaktur yang menyerap sedikitnya 4,5 juta tenaga kerja.

Keberadaan kawasan industri dinilai memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan investasi nasional, memperkuat sektor industri pengolahan, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

Pemerintah juga terus memperkuat sinergi antara kawasan industri dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas pemerataan pembangunan ekonomi serta meningkatkan daya tarik investasi di luar Pulau Jawa.

"Kawasan industri menjadi penggerak bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan," tegas Airlangga.

Di tengah meningkatnya persaingan investasi global, Indonesia dinilai memiliki peluang yang semakin besar untuk menjadi tujuan investasi internasional. Menurut Airlangga, sejumlah negara pesaing mulai menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya biaya tenaga kerja, keterbatasan lahan industri, hingga persoalan penyediaan energi.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi berkualitas dengan memanfaatkan keunggulan berupa ketersediaan lahan, sumber daya energi, serta pasar domestik yang besar.

Airlangga juga mengungkapkan hasil survei Japan External Trade Organization (JETRO) yang menunjukkan sekitar 70 persen perusahaan Jepang yang berinvestasi di Indonesia berhasil mencatatkan keuntungan. Persentase tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan sejumlah negara tujuan investasi lainnya.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya tingkat kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi Indonesia. Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi dan memperbaiki berbagai regulasi guna mempertahankan momentum tersebut.

Selain sektor manufaktur, Airlangga menilai transformasi digital membuka peluang investasi baru yang sangat besar, khususnya pada pembangunan pusat data (data center). Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menyebabkan kebutuhan terhadap infrastruktur digital meningkat secara signifikan.

Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis, salah satunya melalui inisiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan ASEAN, termasuk pengembangan ekosistem AI dan ekonomi berbasis data.

Airlangga mengatakan pengembangan data center membutuhkan dukungan ekosistem yang lengkap, mulai dari pasokan listrik yang memadai, energi baru terbarukan, sumber air, lahan industri, hingga konektivitas digital yang andal.

Menurutnya, Indonesia memiliki seluruh potensi tersebut sehingga berpeluang menjadi salah satu pusat pengembangan data center terbesar di kawasan Asia Tenggara apabila mampu mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung.

Pemerintah, lanjut Airlangga, juga terus mendorong percepatan penguatan jaringan kelistrikan nasional serta penyediaan energi hijau agar kebutuhan industri berbasis teknologi dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan kawasan industri yang lebih tertata sehingga mampu menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan efisien.

Selain itu, pemerintah juga secara aktif memonitor berbagai hambatan yang masih dihadapi investor maupun pelaku industri, mulai dari persoalan regulasi, perizinan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.

"Jadi Pemerintah berharap dengan adanya kawasan industri, ini tentu akan menjadi kawasan yang lebih tertata dan ekosistem akan lebih terjaga," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menyampaikan bahwa pelaku kawasan industri tetap berkomitmen membawa investasi ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ia berharap pemerintah terus mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang masih terjadi di lapangan agar investasi yang telah masuk dapat segera direalisasikan.

Menurut Akhmad, Rakernas XXV HKI menjadi forum penting bagi para pelaku industri untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan investasi dan pengembangan kawasan industri.

Masukan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha sehingga proses debottlenecking atau penyelesaian hambatan investasi dapat berjalan lebih efektif.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan pemerintah tetap optimistis mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi sektor industri nasional.

Menurut Haryo, berbagai persoalan yang muncul saat ini juga dialami oleh banyak negara sehingga pemerintah akan terus melakukan evaluasi kebijakan, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Sebagaimana pernyataan Bapak Menko, apa yang menjadi persoalan hari ini memang menjadi PR yang perlu diselesaikan, dan banyak negara juga menghadapi hal yang sama. Karena itu, Pemerintah akan terus melakukan debottlenecking kebijakan dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder agar dapat segera diatasi. Pemerintah tetap optimis bahwa berbagai tantangan tersebut pasti akan terselesaikan," ujar Haryo.

Melalui penguatan kawasan industri, hilirisasi, digitalisasi, serta pengembangan energi hijau, pemerintah berharap Indonesia mampu meningkatkan daya saing industri nasional, memperluas penyerapan tenaga kerja, menarik investasi berkualitas, dan mempercepat tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.