Cegah Korupsi, Tri Adhianto Libatkan Inspektorat Sejak Perencanaan hingga Evaluasi Terbaru

BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan upaya mencegah praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi harus dimulai sejak tahap perencanaan.

Menurut Tri, proses perencanaan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan tata kelola yang baik.

“Di awal yang saya sampaikan dimulai dengan proses perencanaan,” kata Tri Adhianto saat ditemui di Kota Bekasi, Senin (14/9/2026).

Ia mengatakan, proses perencanaan harus dilakukan secara baik dan terukur serta mengikuti ketentuan tata kelola perencanaan yang berlaku.

Tri menilai prinsip tersebut tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan. Implementasi program juga harus berjalan sesuai dengan tata kelola yang telah ditetapkan.

“Proses perencanaan yang dilakukan secara baik dan terukur. Dan sesuai dengan ketentuan tata kelola perencanaan yang baik,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Tri meminta Inspektorat Kota Bekasi turut melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Pendampingan tersebut, kata dia, dilakukan sejak tahap awal pelaksanaan hingga proses evaluasi.

“Saya minta juga dilakukan pendampingan oleh Inspektorat. Mulai dari awal nanti pelaksanaan sampai nanti evaluasi yang ada,” kata Tri.

Menurutnya, pengawasan diperlukan agar seluruh proses pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.

Tri juga berharap adanya proses tata kelola yang semakin baik dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Kita inginkan ada satu proses berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh proses tersebut pada akhirnya diarahkan agar program pemerintah memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai penerima hasil pembangunan.

“Yang pada akhirnya tentu kita harapkan masyarakat yang nanti menikmati,” kata Tri.

Pernyataan tersebut disampaikan Tri saat menjawab pertanyaan mengenai langkah Pemkot Bekasi memastikan tidak terjadi praktik korupsi dalam proses pemerintahan dan pelaksanaan program daerah.