Abdul Harris Bobihoe Presentasikan Patriot Single Window, Pemkot Bekasi Perkuat Keterbukaan Informasi Digital

BANDUNG – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe mempresentasikan inovasi Patriot Single Window (PSW) dalam kegiatan presentasi dan wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Bandung, Rabu (28/10/2026).

Inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bekasi memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui transformasi digital.

Dalam kegiatan itu, Abdul Harris Bobihoe didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Bekasi beserta jajaran terkait. Ia memaparkan pengembangan PSW sebagai salah satu langkah strategis untuk menyatukan akses layanan publik dalam satu ekosistem digital.

Salah satu fokus pengembangan tersebut adalah integrasi portal Patriot Single Window dengan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Integrasi ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan pemerintah.

Melalui sistem yang terhubung, masyarakat diharapkan tidak perlu lagi mencari informasi melalui berbagai kanal yang terpisah. Akses layanan yang lebih terpadu juga diharapkan membuat proses pencarian informasi menjadi lebih praktis dan efisien.

Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat.

“Transformasi digital harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui Patriot Single Window yang terintegrasi dengan layanan PPID, kami ingin menghadirkan akses informasi publik yang lebih mudah, sederhana, transparan, dan tidak terfragmentasi,” ujar Abdul Harris Bobihoe.

Ia menjelaskan, masyarakat perlu mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui layanan digital yang saling terhubung. Karena itu, pengembangan teknologi harus diarahkan pada penyederhanaan proses pelayanan.

Menurutnya, transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi baru. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan pengalaman masyarakat saat mengakses layanan publik.

Abdul Harris menambahkan, keterbukaan informasi memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

“Bagi Pemerintah Kota Bekasi, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud akuntabilitas dan kepercayaan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, inovasi digital akan terus dikembangkan agar pelayanan pemerintah semakin efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat dengan kebutuhan informasi yang beragam.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Bekasi dalam presentasi dan wawancara Monev Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi kesempatan untuk memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan akses informasi.

Melalui proses evaluasi tersebut, pemerintah daerah dapat memperkuat komitmen perangkat daerah dalam menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Integrasi PSW dengan website PPID diharapkan menjadi salah satu langkah untuk membangun sistem pelayanan informasi yang lebih terkoordinasi. Dengan akses yang terhubung, masyarakat diharapkan semakin mudah menemukan informasi publik yang diperlukan.

Upaya ini juga menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital yang terus dikembangkan Pemerintah Kota Bekasi. Sistem yang terpadu diharapkan dapat mendukung proses pelayanan yang lebih efektif dan transparan.

Selain memudahkan masyarakat, penguatan sistem digital juga diharapkan mendorong koordinasi antarlayanan pemerintah agar penyampaian informasi berjalan lebih konsisten.

Pemerintah Kota Bekasi berharap inovasi Patriot Single Window dapat terus dikembangkan sebagai sarana untuk memperluas akses informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Melalui penguatan integrasi PSW dan PPID, Pemkot Bekasi menargetkan terciptanya ekosistem pelayanan publik yang modern, transparan, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.