JAKARTA – Upaya memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terus didorong melalui sinergi antara tenaga pendamping, pemerintah desa, dan organisasi kepala desa. Salah satunya dilakukan melalui kegiatan silaturahmi dan koordinasi antara Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Pusat, pemerintah desa, serta jajaran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Silaturahmi TAPM Pusat Tobaristani bersama Kepala Desa Cimanggis H.Abdul Aziz sekaligus Ketua APDESI.

Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi sekaligus membahas berbagai agenda pembangunan desa, mulai dari implementasi kebijakan pemerintah, pemanfaatan Dana Desa, pengembangan potensi lokal hingga dokumentasi praktik baik yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi desa lainnya.

Dalam kegiatan silaturahmi tersebut, TAPM Pusat melakukan koordinasi dengan Ketua APDESI serta Pemerintah Desa Cimanggis. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif dengan pembahasan mengenai penguatan pendampingan serta pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perkuat Koordinasi Pendampingan Desa

Koordinasi antara TAPM, APDESI dan pemerintah desa dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Pendamping desa memiliki peran dalam membantu proses pemberdayaan, penguatan kapasitas masyarakat, serta mendorong pemerintah desa agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki.

Karakter setiap desa berbeda. Karena itu, program pembangunan membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis, sumber daya, potensi ekonomi, serta kebutuhan masyarakat setempat.

Melalui komunikasi langsung dengan pemerintah desa dan organisasi kepala desa, berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat menjadi bahan koordinasi untuk mencari langkah penyelesaian secara bersama.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara unsur pendampingan dengan pemerintah desa agar program pembangunan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi dapat terlihat manfaatnya di tengah masyarakat.

Dorong Agenda Pembangunan Berbasis Desa

Dalam pertemuan tersebut turut dibahas dukungan terhadap agenda pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai salah satu bagian penting dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan juga memberikan perhatian terhadap ketahanan pangan, penguatan ekonomi rakyat, koperasi, pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah agenda pemerintah pada 2026 menekankan pentingnya ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Pemerintah juga menempatkan pembangunan ekonomi desa dan koperasi sebagai bagian dari agenda penguatan ekonomi rakyat. 

Dalam konteks pembangunan desa, arah kebijakan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, masyarakat, pendamping, serta berbagai pemangku kepentingan agar program dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang sesuai dengan kondisi daerah.

12 Aksi Bangun Desa Jadi Perhatian

Agenda lain yang menjadi pembahasan adalah implementasi 12 Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia yang dikembangkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menerbitkan pedoman monitoring dan evaluasi terhadap 12 aksi prioritas tersebut. Pedoman itu ditujukan untuk membantu pelaksanaan monitoring secara sistematis dan berkala sehingga implementasinya dapat berjalan secara konsisten dan terkoordinasi. 

Dalam pelaksanaannya, 12 aksi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam program yang sesuai dengan potensi, kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.

Desa dengan potensi pertanian membutuhkan strategi berbeda dengan desa yang memiliki kekuatan di sektor perkebunan, peternakan, pariwisata, perikanan maupun ekonomi kreatif.

Karena itu, pendampingan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga bagaimana potensi desa dapat diidentifikasi, dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Praktik Baik Dana Desa Perlu Didokumentasikan

Hal penting lainnya adalah dokumentasi praktik baik pemanfaatan Dana Desa.

Setiap desa memiliki pengalaman dan inovasi yang berbeda dalam mengelola program pembangunan. Program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dapat didokumentasikan sehingga menjadi bahan pembelajaran bagi desa lain.

Dokumentasi tersebut dapat mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hasil kegiatan, manfaat bagi masyarakat hingga tantangan yang dihadapi pemerintah desa.

Dengan dokumentasi yang baik, pengalaman desa tidak berhenti sebagai kegiatan internal, tetapi dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipelajari dan direplikasi dengan menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.

Pendekatan tersebut juga dapat memperkuat transparansi informasi mengenai berbagai kegiatan pembangunan desa.

Kegiatan Pendamping Desa Didorong Lebih Terpublikasi

Dalam kegiatan tersebut juga muncul dorongan agar berbagai aktivitas pendampingan di seluruh Indonesia dapat dipublikasikan secara lebih luas.

Publikasi diperlukan agar masyarakat mengetahui keberadaan serta kegiatan TAPM, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam mendukung pembangunan di wilayah masing-masing.

Informasi mengenai kegiatan pendampingan juga dapat menjadi bagian dari dokumentasi perjalanan pembangunan desa.

Publikasi yang dilakukan secara faktual dan proporsional dapat memperlihatkan program yang sedang berjalan, inovasi masyarakat, capaian pembangunan, serta berbagai tantangan yang masih dihadapi di lapangan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi mengenai kebijakan dari tingkat pusat, tetapi juga dapat melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di tingkat desa.

Kolaborasi Desa Diperluas

Melalui silaturahmi dan koordinasi tersebut, Kornas Mannas Nurrahman Joko berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pendamping, pemerintah desa dan organisasi pemerintahan desa.

Penguatan kolaborasi diharapkan dapat membantu menerjemahkan kebijakan pembangunan menjadi kegiatan yang produktif dan berkelanjutan.

Dana Desa juga menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa. Karena itu, pemanfaatannya perlu diarahkan berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan serta tata kelola yang berlaku.

Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, pendamping dan berbagai organisasi desa menjadi bagian dari proses untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Di tengah agenda pembangunan nasional yang terus berkembang, desa memiliki ruang besar untuk mengembangkan potensi lokal. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata hingga usaha mikro dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi desa apabila dikelola melalui perencanaan yang sesuai dengan kondisi setempat.

Sinergi antara TAPM, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, pemerintah desa dan APDESI kemudian menjadi bagian dari proses tersebut, sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman mengenai praktik pembangunan yang telah berjalan di berbagai daerah.

Desa kuat, masyarakat berdaya, Indonesia maju.​​​​​​​