JAKARTA – Polemik penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah keras narasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto ikut campur dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Pernyataan terbaru tersebut muncul setelah kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menyampaikan dugaan bahwa kliennya diproses tanpa adanya komunikasi maupun izin kepada Presiden. Klaim itu kemudian memicu perdebatan di ruang publik mengenai independensi penegakan hukum di Indonesia.

Habiburokhman menegaskan bahwa Presiden Prabowo justru memiliki komitmen kuat untuk menjaga supremasi hukum dan tidak pernah mengintervensi proses pidana, siapa pun orang yang terlibat.

DPR Tegaskan Presiden Tak Pernah Campuri Proses Hukum

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi di Gedung DPR RI, Jakarta, Habiburokhman menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan kewenangan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya sesuai aturan.

Menurutnya, tidak ada praktik meminta persetujuan Presiden dalam proses penyidikan maupun penetapan tersangka sebagaimana berkembang dalam opini publik.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mencampuri urusan hukum acara pidana," tegas Habiburokhman.

Pernyataan itu sekaligus menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang berkembang sejak kasus Febrie Adriansyah mencuat ke publik.

Kronologi Polemik yang Terjadi

Perdebatan bermula ketika Hotman Paris Hutapea mendampingi Febrie Adriansyah dalam konferensi pers usai penetapan status hukum kliennya.

Dalam kesempatan tersebut, Hotman menyampaikan pandangan bahwa sosok Febrie merupakan salah satu pejabat yang memiliki kontribusi besar dalam penyelamatan aset negara sehingga menurutnya proses hukum tersebut patut dipertanyakan.

Ia bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itulah yang kemudian memunculkan respons dari berbagai kalangan, mulai dari anggota DPR, pengamat hukum hingga organisasi profesi.

Habiburokhman Ungkap Pesan Langsung Prabowo

Habiburokhman mengaku mengenal karakter kepemimpinan Prabowo karena merupakan kader Partai Gerindra.

Ia mengungkapkan bahwa dalam berbagai kesempatan internal partai, Prabowo selalu mengingatkan seluruh kader agar tidak melakukan pelanggaran hukum.

Menurutnya, Presiden bahkan berulang kali menegaskan tidak akan memberikan perlindungan apabila ada kader yang tersangkut perkara pidana.

Pesan tersebut, kata Habiburokhman, menjadi bukti bahwa Presiden konsisten menghormati independensi aparat penegak hukum.

Ia mengatakan bahwa seluruh proses hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti, bukan karena kedekatan politik maupun jabatan.

Contoh Nyata yang Diungkap DPR

Untuk memperkuat argumentasinya, Habiburokhman mengungkap contoh kasus yang pernah terjadi terhadap mantan kader Partai Gerindra.

Ia menyebut mantan pengurus DPP Gerindra yang kemudian menjabat Ketua Ombudsman RI pernah diproses secara hukum tanpa ada campur tangan Presiden.

Menurutnya, fakta tersebut menunjukkan bahwa Presiden benar-benar tidak melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum.

"Kalau kader sendiri saja tidak diintervensi, apalagi pihak lain," ujarnya.

Klaim Hotman Paris Jadi Sorotan

Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea menyatakan bahwa Febrie Adriansyah memiliki rekam jejak luar biasa selama menjabat sebagai Jampidsus.

Ia menyebut kliennya berhasil menyelamatkan aset negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Hotman mengklaim nilai aset yang berhasil dipulihkan mencapai sekitar Rp300 triliun.

Selain itu, menurutnya terdapat pengembalian kerugian negara sekitar Rp130 triliun dari berbagai perkara yang ditangani.

Dengan demikian, total aset negara yang disebut berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp430 triliun.

Atas dasar itu, Hotman mempertanyakan proses hukum yang menjerat kliennya.

Fakta Hukum yang Perlu Dipahami Publik

Terlepas dari berbagai pernyataan yang berkembang, para ahli hukum menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme yang jelas.

Beberapa prinsip penting yang menjadi dasar adalah:

• Penetapan tersangka merupakan kewenangan penyidik.

• Penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup.

• Tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang mengharuskan izin Presiden untuk menetapkan atau menangkap seorang jaksa.

• Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Prinsip tersebut merupakan bagian dari asas equality before the law sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Penegakan Hukum Harus Tetap Independen

Sejumlah pengamat hukum juga mengingatkan agar polemik ini tidak berkembang menjadi opini yang dapat mengganggu independensi aparat penegak hukum.

Menurut mereka, kritik terhadap proses hukum merupakan bagian dari demokrasi.

Namun kritik tersebut tetap harus didasarkan pada fakta, data, serta argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Membawa narasi politik ke dalam proses penyidikan dinilai berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Komitmen Pemberantasan Korupsi

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto memang berulang kali menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.

Agenda tersebut juga menjadi bagian dari program prioritas pemerintahan.

Karena itu, DPR menilai seluruh aparat penegak hukum harus diberikan ruang bekerja secara profesional tanpa tekanan politik.

Menurut Habiburokhman, keberhasilan penegakan hukum justru bergantung pada independensi penyidik dalam mengusut setiap perkara berdasarkan bukti.

Mengapa Kasus Ini Menjadi Perhatian Besar?

Kasus yang melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum selalu menarik perhatian publik karena menyangkut kredibilitas institusi.

Di sisi lain, munculnya pernyataan-pernyataan dari berbagai tokoh membuat masyarakat mengikuti perkembangan kasus secara intensif.

Di Jakarta, isu tersebut bahkan menjadi salah satu pembahasan paling banyak diperbincangkan di media sosial dan kanal berita nasional.

Publik kini menunggu bagaimana proses hukum akan berjalan hingga tahap persidangan.

Editorial: Menjaga Kepercayaan Publik

Dalam negara hukum, kepercayaan masyarakat dibangun melalui proses hukum yang transparan, profesional, dan bebas intervensi.

Pernyataan DPR yang menegaskan Presiden tidak ikut campur dalam perkara pidana menjadi pengingat penting bahwa seluruh aparat penegak hukum harus bekerja sesuai aturan.

Di sisi lain, setiap pihak, baik kuasa hukum maupun institusi negara, memiliki hak menyampaikan pendapat sepanjang tetap menghormati proses hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, pembuktian mengenai benar atau tidaknya dugaan terhadap seseorang hanya dapat diputuskan melalui mekanisme peradilan, bukan melalui opini di ruang publik.

Selama proses tersebut berjalan secara independen, asas persamaan di hadapan hukum akan tetap menjadi fondasi utama penegakan hukum di Indonesia.