Bupati Garut Resmikan Kantor Baru KPU, Dorong Pemilu Lebih Profesional dan Berintegritas

GARUT – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menghadiri acara serah terima sekaligus peresmian Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut yang berlokasi di Jalan Suherman, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Rabu (2/9/2026).

Peresmian kantor baru tersebut dihadiri Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Sekretaris Jenderal KPU RI beserta jajaran, Plt. Kepala Biro Barang dan Jasa BMN, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Kapolres Garut, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, hingga Ketua Bawaslu Kabupaten Garut.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan Kabupaten Garut memiliki jumlah penduduk yang besar dengan wilayah yang luas. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk penyelenggaraan demokrasi dan pemilihan umum.

Menurutnya, Kabupaten Garut memiliki populasi sekitar 2,9 juta jiwa dengan luas wilayah mencapai 3.100 kilometer persegi. Dinamika masyarakat yang besar tersebut membutuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaulat, berwibawa, dan berintegritas melalui proses demokrasi yang berkualitas.

“Kami sangat optimis dengan hadirnya kantor baru ini, ke depan penyelenggaraan pemilu dapat disiapkan secara lebih profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan senantiasa berpegang teguh pada ketentuan yang berlaku,” ujar Abdusy Syakur Amin.

KPU Dinilai Memiliki Peran Strategis

Abdusy Syakur menegaskan KPU merupakan lembaga yang memiliki peran vital dan strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu, tetapi juga profesionalisme serta integritas para penyelenggara.

Ia berharap keberadaan kantor baru KPU Kabupaten Garut dapat meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendukung kinerja lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat.

KPU RI Apresiasi Hibah Gedung dari Pemkab Garut

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Garut atas dukungan yang diberikan melalui hibah gedung kantor kepada KPU Kabupaten Garut.

Ia mengungkapkan belum seluruh kantor KPU di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi memiliki gedung mandiri untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.

“Kami bersungguh-sungguh datang bersama ke Garut untuk menghormati dan menghargai proses ini, serta menerima hibah ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Garut ini adalah salah satu contoh di mana dukungan baik, kerja sama dan kolaborasi antara KPU dan pemerintah daerah tentunya harus terus kita jaga,” ungkap Afifuddin.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggara pemilu merupakan bentuk kolaborasi penting dalam memperkuat sarana kelembagaan, tanpa mengurangi prinsip independensi dan profesionalisme KPU dalam menjalankan tugasnya.

KPU Garut Hadapi Tantangan Besar

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Garut Faiz Burhan mengatakan peresmian kantor baru menjadi motivasi bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Garut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Dengan jumlah penduduk dan pemilih yang besar, tantangan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Garut dinilai membutuhkan kesiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai.

Faiz mengatakan jumlah pemilih di Kabupaten Garut pada semester pertama tahun 2026 mencapai sekitar 2,9 juta jiwa.

“Dukungan dari semua pihak, terutama Bapak Bupati Garut yang memberikan dukungan sangat luar biasa kepada kami. KPU Garut berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyelenggarakan pemilu yang mandiri dan profesional, baik dari segi perilaku maupun sarana prasarana,” tegas Faiz.

Ia mengajak seluruh jajaran penyelenggara pemilu untuk menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, dan keikhlasan.

Melalui keberadaan kantor baru tersebut, KPU Kabupaten Garut diharapkan semakin siap menghadapi berbagai tahapan demokrasi di masa mendatang sekaligus terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum.