SADA JABAR Integrasikan Data Warga, Pemprov Jabar Dorong Kebijakan Lebih Tepat Sasaran

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan aplikasi Satu Data Jawa Barat atau SADA JABAR untuk mengintegrasikan berbagai data sektoral, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kemiskinan, sosial hingga kependudukan.

Melalui data yang terintegrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap setiap kebijakan dan program pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat sehingga lebih tepat sasaran.

Aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat tersebut mengintegrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan berbagai data pembangunan di Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan transformasi digital menjadi langkah penting agar pemerintah mampu memahami persoalan masyarakat secara lebih mendalam.

“Untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pengangguran, untuk kemiskinan, diketahui by NIK, by address. Kita tahu kedalaman,” ujar Herman saat menghadiri Forum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/9/2026).

Data Jadi Dasar Menentukan Kebijakan

Menurut Herman, pemerintah tidak dapat menyelesaikan persoalan masyarakat secara efektif tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Ia mengibaratkan proses pembangunan seperti seorang dokter yang harus mengetahui penyakit pasien sebelum menentukan jenis obat dan dosis yang tepat.

“Kalau diagnosa harus tahu persis sakitnya apa. Kalau ingin jenis obatnya tepat, ingin dosisnya tepat, mau tidak mau harus tahu kedalaman,” katanya.

Dengan basis data tersebut, pemerintah dapat memetakan berbagai persoalan masyarakat dan menentukan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan masing-masing warga.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Pemprov Jawa Barat antara lain anak tidak sekolah, angka kematian ibu dan bayi, tuberkulosis, pengangguran serta kemiskinan.

“Yang akan kita tuju adalah Jabar bebas anak tidak sekolah. Kalau rata-rata anak sekolah naik, indeks pendidikan naik, IPM pasti naik,” ujar Herman.

Ia menegaskan pembangunan harus dilakukan secara cepat, murah, mudah, baik dan aman.

Warga Ditargetkan Bisa Mengakses Layanan dari Smartphone

Pengembangan SADA JABAR ke depan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan internal pemerintahan. Platform digital tersebut juga dirancang untuk membantu masyarakat mengakses berbagai layanan publik secara lebih mandiri.

Herman membayangkan layanan pemerintah dapat terhubung dengan masyarakat sejak lahir hingga memasuki masa pensiun.

“Jadi nanti rakyat Jabar mulai dari lahir, sekolah, nyari kerja, pensiun, sampai mati itu bisa mandiri,” katanya.

Ia mencontohkan layanan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara digital sejak seorang anak lahir. Dokumen seperti akta kelahiran, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Identitas Anak (KIA) hingga pembaruan Kartu Keluarga diharapkan dapat diproses lebih cepat.

“Jadi warga itu bisa mengurus apa pun dari smartphone,” ujarnya.

Meski demikian, Herman menegaskan transformasi digital tidak berarti menghapus layanan tatap muka. Pemerintah tetap akan menyediakan pelayanan manual di tingkat desa dan kecamatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

Cegah Program Pemerintah Tumpang Tindih

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengatakan data dalam SADA JABAR dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan dalam menentukan program pembangunan.

Sistem tersebut juga diharapkan dapat mencegah terjadinya tumpang tindih program maupun bantuan pemerintah.

“Dengan mengetahui data dari SADA JABAR, pemerintah dapat melihat apakah sasaran sudah, sedang atau belum mendapat penanganan,” kata Adi.

Melalui sistem tersebut, perkembangan penanganan setiap persoalan juga dapat dicatat dan dipantau secara berkala sehingga pemerintah dapat mengetahui capaian program serta persoalan yang belum terselesaikan.

Jawa Barat Bidik Transformasi Digital Lebih Cepat

Pemprov Jawa Barat juga tengah menyiapkan pengembangan konsep smart people sebagai pendamping konsep smart ASN bagi aparatur pemerintahan.

Menurut Herman, transformasi digital membutuhkan perubahan pola pikir aparatur agar teknologi dapat benar-benar dimanfaatkan dalam proses pelayanan dan pembangunan.

Pemprov Jawa Barat pun akan memberikan dukungan teknis kepada aparatur pemerintah di kabupaten dan kota agar pemanfaatan SADA JABAR dapat diterapkan secara optimal.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang semakin mandiri dalam mengakses layanan dan mengambil keputusan dengan dukungan platform digital pemerintah.

“Karena kita ingin Jabar ini one step ahead dari 37 provinsi di Indonesia,” tegas Herman.