Wildan Sentil Efisiensi APBD Kota Bekasi: Jangan Sampai Warga Miskin Kehilangan Akses Kesehatan

KOTA BEKASI – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, S.Kep., Ns., M.H., mengingatkan Pemerintah Kota Bekasi agar kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak berdampak pada berkurangnya perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Wildan, program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai melalui APBD bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“BPJS PBI yang dibiayai melalui APBD bukan sekadar program pemerintah, tetapi bukti nyata bahwa pemerintah daerah hadir dan peduli terhadap warganya. Ketika masyarakat kurang mampu sakit, pemerintah tidak boleh membiarkan mereka menghadapi persoalan biaya sendiri,” ujar Wildan, Kamis (3/9/2026).

Ia menilai keberadaan BPJS PBI memiliki peran penting bagi warga yang secara ekonomi belum mampu membayar iuran jaminan kesehatan secara mandiri.

Melalui pembiayaan yang bersumber dari APBD, masyarakat kurang mampu diharapkan tetap dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan ketika membutuhkan.

Efisiensi Anggaran Jangan Kurangi Perlindungan

Wildan memahami pemerintah daerah memiliki keterbatasan kemampuan fiskal. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran daerah harus dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Namun, ia mengingatkan agar langkah efisiensi tidak justru mengurangi perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

“Kita memahami bahwa kemampuan fiskal daerah terbatas dan setiap rupiah APBD harus dikelola secara efektif. Tetapi jangan sampai efisiensi justru mengurangi perlindungan kepada masyarakat yang paling membutuhkan, terutama dalam urusan kesehatan,” tegasnya.

Menurut Wildan, kebijakan penganggaran harus tetap mengedepankan kebutuhan dasar masyarakat. Sebab, persoalan kesehatan dapat menjadi beban berat bagi keluarga kurang mampu apabila tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah.

APBD Harus Dirasakan Masyarakat

Wildan juga menekankan bahwa APBD tidak seharusnya hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Anggaran daerah, menurutnya, harus memberikan manfaat yang nyata dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Di balik setiap kepesertaan PBI ada warga, ada keluarga, dan ada harapan. Karena itu, jaminan kesehatan harus tetap menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan Kota Bekasi,” katanya.

Ia mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk terus menjaga komitmen terhadap perlindungan kesehatan masyarakat melalui program BPJS PBI yang dibiayai APBD.

Di sisi lain, Wildan juga meminta pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap data penerima manfaat.

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan anggaran daerah benar-benar digunakan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Pemerintah yang hadir adalah pemerintah yang memastikan warganya tidak berjalan sendiri ketika menghadapi persoalan kesehatan. Jangan sampai ada warga yang kehilangan akses pelayanan kesehatan hanya karena keterbatasan ekonomi,” pungkasnya.

Pembangunan Bukan Hanya Infrastruktur

Lebih lanjut, Wildan menegaskan bahwa pembangunan Kota Bekasi tidak cukup hanya diukur dari pembangunan infrastruktur maupun berbagai proyek fisik.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan juga harus tercermin dari keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak.

“APBD harus hadir untuk melindungi, melayani, dan memastikan tidak ada warga Kota Bekasi yang tertinggal,” tutup Wildan.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa program BPJS PBI APBD perlu tetap ditempatkan sebagai bagian penting dari jaring perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu di Kota Bekasi.

Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, kebijakan fiskal daerah diharapkan tetap mampu menjaga keseimbangan antara pengelolaan keuangan yang efektif dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan demikian, APBD tidak hanya berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar hadir dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Bekasi.