Sekda Jabar Dorong Desa Aktif Tangani Masalah Warga Berbasis Data SADA Jabar Hari Ini

SUMEDANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendorong kepala desa dan perangkat desa untuk aktif melakukan intervensi terhadap berbagai persoalan masyarakat guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat.

Menurut Herman, peningkatan IPM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan juga memiliki peran penting dalam menangani persoalan pendidikan, kesehatan, pengangguran, hingga kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Herman saat memberikan pengarahan kepada para kepala desa se-Kecamatan Situraja di Desa Cijeler, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jumat (4/9/2026).

Untuk mendukung penanganan persoalan masyarakat secara tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan aplikasi Satu Data Jawa Barat atau SADA Jabar.

Aplikasi tersebut mengintegrasikan berbagai data sektoral, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kemiskinan, sosial hingga kependudukan. SADA Jabar juga terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pembangunan Jawa Barat.

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memetakan kondisi masyarakat secara lebih rinci melalui pendekatan by name by address berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Herman mencontohkan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Menurutnya, kepala desa harus mengetahui secara detail siapa saja anak di wilayahnya yang tidak mengenyam pendidikan agar pemerintah dapat segera melakukan intervensi.

“Harus diikhtiarkan, maka jadi tugas Pak Kuwu, Pak Camat, nanti dipandu oleh aplikasi SADA Jabar,” ujar Herman.

Ia menegaskan, anak usia 6 hingga 12 tahun seharusnya tidak ada yang putus atau tidak bersekolah. Pemerintah di tingkat desa dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan yang menjadi kendala anak untuk bersekolah.

“Maka jangan ada anak yang tidak sekolah. Usia 6-12 tahun tidak boleh ada yang tidak sekolah. Paling-paling nanti yang harus dipikirkan sepatu, seragam, buku. Ini demi membantu Jawa Barat menurunkan angka anak tidak sekolah,” katanya.

Selain pendidikan, Herman juga menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam menangani persoalan kesehatan, termasuk stunting dan tuberkulosis atau TBC.

Kepala desa dan perangkat desa, menurutnya, perlu aktif memantau kondisi ibu hamil dan masyarakat yang membutuhkan intervensi kesehatan.

Bagi keluarga yang membutuhkan bantuan, pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan gizi ibu hamil terpenuhi.

“Untuk isu kesehatan, contoh lainnya misalnya penanganan TBC, Kepala Desa harus memastikan warga yang terjangkit TBC meminum obatnya sampai sembuh. Itu bisa dikoordinasikan juga dengan Puskesmas setempat,” tambahnya.

Persoalan pengangguran juga menjadi perhatian. Herman meminta pemerintah desa memiliki data yang akurat mengenai warga yang belum memiliki pekerjaan sehingga program penanganannya dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Begitupun soal pengangguran, by name by address harus tertangani,” ucap Herman.

Ia juga meminta para camat memberikan dukungan teknis kepada kepala desa dan perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi SADA Jabar.

Melalui aplikasi tersebut, pemerintah di tingkat kecamatan dapat memantau berbagai persoalan sektoral sekaligus melihat perkembangan penanganan yang dilakukan pemerintah desa.

Herman berharap pola kerja berbasis data dapat membuat intervensi pemerintah menjadi lebih efektif dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Pokoknya jangan ada yang menganggur, jangan ada yang miskin, ATS turun, dengan begitu diharapkan IPM akan naik,” harap Herman.

Dengan pemanfaatan SADA Jabar hingga tingkat desa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap berbagai persoalan masyarakat dapat teridentifikasi lebih cepat dan ditangani secara tepat sesuai kondisi di lapangan.