Komisi II DPRD Kota Bekasi Bedah Program Infrastruktur 2027, Tekankan Perencanaan Berbasis Data

BEKASI – Komisi II DPRD Kota Bekasi mulai mematangkan arah pembangunan daerah dengan menggelar rapat kerja khusus membahas Ekspose Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kota Bekasi, Rabu (11/3/2026).

Rapat kerja ini menjadi langkah awal legislatif dalam memastikan perencanaan pembangunan tahun 2027 disusun secara matang dan terukur.

Pembahasan dilakukan sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas Komisi II Nomor 8/Raker_Kom.II yang diterbitkan pada awal pekan ini.

Komisi II menilai perencanaan pembangunan daerah tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tahunan, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Karena itu, rapat kerja difokuskan untuk menelaah secara rinci arah kebijakan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air.

Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi turut hadir dalam rapat tersebut.

Mereka di antaranya Ketua Komisi II Latu Har Hary, Wakil Ketua Komisi II Yenny Kristianti, Sekretaris Komisi II Dr. Hj. Evi Mafriningsianti, serta anggota komisi H.M. Saifuddaulah, Adhika Dirgantara, dan Doddy Sukmawirawan.

Untuk memperoleh gambaran perencanaan yang lebih komprehensif, Komisi II juga menghadirkan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bekasi.

Selain itu, rapat kerja turut melibatkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam forum tersebut, Komisi II meminta pemaparan detail terkait rencana program prioritas yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2027.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menegaskan bahwa setiap perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan kajian yang matang serta berbasis data yang valid.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi prioritas utama karena memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

“Kami ingin perencanaan 2027 nanti benar-benar matang. Riset pembangunannya harus jelas, terutama pada infrastruktur yang dikelola Bina Marga agar hasilnya dirasakan langsung oleh warga,” ujar Latu Har Hary di sela rapat.

Ia menambahkan, sektor pengelolaan sumber daya air juga menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan persoalan banjir yang masih dihadapi sejumlah wilayah di Kota Bekasi.

Melalui pembahasan tersebut, Komisi II berharap program pembangunan yang dirancang oleh perangkat daerah dapat lebih terarah dan tepat sasaran.

Komisi II juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan eksekutif dengan aspirasi masyarakat yang diserap melalui berbagai forum reses dan kegiatan kedewanan.

Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD, menurutnya, harus dijalankan secara optimal agar setiap kebijakan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Sebagai lembaga pengawas, kami berkewajiban memastikan program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” katanya.

Komisi II DPRD Kota Bekasi berkomitmen terus mengawal proses perencanaan hingga penganggaran agar pembangunan di sektor ekonomi dan infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

Melalui pembahasan awal ini, diharapkan perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat disusun lebih terarah, realistis, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah ke depan.