Pemkab Bekasi Usulkan Underpass dan Normalisasi Sungai ke Bappenas, Kawal PSN dan Atasi Banjir

BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam audiensi bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026), Pemkab Bekasi mengusulkan sejumlah program prioritas, mulai dari pembangunan underpass, normalisasi sungai, hingga penguatan infrastruktur air bersih.

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, didampingi jajaran perangkat daerah. Pertemuan itu bertujuan menyinkronkan program pembangunan Kabupaten Bekasi dengan agenda pembangunan nasional sekaligus memastikan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi dapat berjalan sesuai target.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai PSN yang saat ini sedang berlangsung. Beberapa proyek strategis yang menjadi perhatian antara lain Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Giant Sea Wall, Sekolah Rakyat, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I, serta Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Japek II Selatan).

Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai guna menjaga kelancaran aktivitas ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat daya saing investasi.

"Alhamdulillah hari ini kita beraudiensi dengan Bappenas dalam hal sinkronisasi pembangunan. Memang kita mendapatkan beberapa program strategis nasional, di antaranya Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Burangkeng, Giant Sea Wall, Sekolah Rakyat, SPAM Regional Jatiluhur I, serta Japek II Selatan yang saat ini terus dikawal agar berjalan sesuai rencana," ujar Asep.

Selain memastikan kelanjutan PSN, Pemkab Bekasi juga mengajukan sejumlah kebutuhan infrastruktur tambahan yang dinilai mendesak untuk menjawab berbagai persoalan di lapangan, terutama kemacetan lalu lintas dan banjir.

Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah pembangunan underpass pada sejumlah perlintasan kereta api yang selama ini menjadi titik kemacetan di beberapa wilayah Kabupaten Bekasi. Menurut Asep, kepadatan kendaraan di sejumlah perlintasan sebidang sudah membutuhkan solusi permanen agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dapat berjalan lebih lancar.

"Kita menginginkan beberapa perlintasan kereta yang sudah sangat padat dapat ditangani melalui pembangunan underpass atau solusi lainnya agar kemacetan bisa dikurangi," jelasnya.

Pembangunan underpass dinilai penting mengingat Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri yang menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional. Ribuan kendaraan pekerja dan kendaraan logistik melintas setiap hari sehingga keberadaan perlintasan kereta sering menjadi penyebab antrean panjang yang berdampak terhadap produktivitas.

Selain masalah kemacetan, Pemkab Bekasi juga menyoroti persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Sebagai daerah yang berada di kawasan hilir, Kabupaten Bekasi kerap menerima limpasan air dari wilayah hulu ketika curah hujan tinggi terjadi di daerah sekitar, termasuk Bogor dan kawasan sekitarnya.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi rentan mengalami genangan maupun banjir meskipun hujan tidak terjadi secara langsung di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Bekasi mengusulkan program normalisasi sungai serta penanganan pendangkalan sungai yang sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Bekasi ini letaknya di hilir. Ketika Bogor hujan, meskipun Bekasi tidak hujan, air tetap mengalir ke wilayah kami. Karena itu kami meminta dukungan pusat untuk normalisasi sungai dan penanganan pendangkalan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat," kata Asep.

Menurutnya, normalisasi sungai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas tampung aliran air sehingga risiko banjir dapat ditekan. Selain itu, perbaikan sistem drainase dan saluran air juga menjadi kebutuhan yang harus diprioritaskan demi mendukung pertumbuhan kawasan permukiman dan industri yang terus berkembang.

Pemkab Bekasi juga menaruh perhatian besar terhadap pengembangan infrastruktur air bersih melalui SPAM Regional Jatiluhur I. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih sekaligus mendukung kebutuhan kawasan industri yang terus tumbuh.

Dalam audiensi tersebut, Bappenas memberikan perhatian terhadap berbagai usulan yang disampaikan Pemkab Bekasi sebagai bagian dari upaya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah. Dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting mengingat sejumlah proyek yang diusulkan memiliki dampak strategis terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional.

Asep optimistis berbagai usulan yang disampaikan dapat memperoleh dukungan dan masuk dalam perencanaan pembangunan nasional sehingga dapat direalisasikan mulai tahun 2027.

"Kalau program strategis nasional, insya Allah terealisasi. Tadi sudah tidak ada masalah, baik PSEL, Sekolah Rakyat, Sea Wall maupun Japek II. Yang kita minta tambahan adalah dukungan untuk saluran air, penanganan perlintasan kereta, serta pengendalian banjir," ungkapnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan infrastruktur tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Selain mengurangi kemacetan dan risiko banjir, proyek-proyek tersebut juga diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat konektivitas wilayah, membuka peluang investasi baru, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Kabupaten Bekasi diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional sekaligus memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya.