Kapolri Resmikan Sekretariat Bersama Buruh Indonesia, Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Pekerja

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., meresmikan Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Jakarta, Jumat (24/7/2026). Peresmian tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat persatuan berbagai konfederasi buruh nasional sekaligus mempertegas komitmen Polri dalam mendukung perlindungan hak-hak pekerja serta menjaga stabilitas nasional.

Momentum peresmian sekretariat bersama ini dipandang sebagai langkah strategis dalam menyatukan aspirasi dan perjuangan organisasi buruh Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Kehadiran wadah bersama tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarkonfederasi dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja secara lebih efektif.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh konfederasi buruh yang telah bersatu melalui Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Menurutnya, persatuan merupakan modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan sekaligus menjaga stabilitas pembangunan nasional.

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh konfederasi yang sudah tergabung untuk mempersatukan perjuangan teman-teman buruh dalam Sekretariat Bersama Perjuangan Koalisi Besar Buruh Indonesia," ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri menegaskan bahwa perjuangan meningkatkan kesejahteraan buruh harus terus menjadi prioritas. Namun, di sisi lain, seluruh pemangku kepentingan juga memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat agar kesempatan kerja terus bertambah.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pekerja, dunia usaha, dan pemerintah menjadi fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan investasi yang terus tumbuh, peluang pembukaan lapangan pekerjaan baru akan semakin besar sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenderal Sigit menjelaskan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan geopolitik dan ekonomi global yang memberikan dampak langsung terhadap kondisi perekonomian nasional. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa harus memperkuat persatuan dan kolaborasi.

"Kita sedang menghadapi situasi global yang mau tidak mau kita semua harus bersatu untuk bersama-sama menghadapi eskalasi yang ada. Kita yakin dengan bersatu, dengan perjuangan bersama, maka Indonesia bisa terus terjaga dan harapan kita bisa melampaui semua potensi tekanan yang ada," katanya.

Kapolri menyoroti berbagai dinamika internasional, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi berbagai sektor ekonomi dan aktivitas masyarakat apabila tidak diantisipasi secara tepat.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah terus menjalankan sejumlah program strategis nasional, seperti hilirisasi industri, swasembada pangan, dan swasembada energi. Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menekankan bahwa keberhasilan program hilirisasi diproyeksikan mampu menciptakan hingga 1,4 juta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, stabilitas keamanan dan kepastian investasi harus tetap dijaga bersama.

"Perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh dan memperjuangkan kesejahteraan buruh di satu sisi harus tetap dijaga, namun di sisi lain kita juga harus menjaga agar iklim investasi tetap kondusif," tuturnya.

Selain menyoroti isu investasi, Kapolri kembali menegaskan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Menurutnya, institusi Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir memberikan solusi terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Polri telah membentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), memberikan perhatian terhadap perlindungan pekerja ojek online, serta memperkuat fungsi Desk Ketenagakerjaan sebagai wadah pelayanan, mediasi, dan penyelesaian sengketa hubungan industrial.

"Bagi saya, buruh adalah pahlawan devisa. Saya akan terus berada pada garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak buruh," tegas Kapolri.

Jenderal Sigit menjelaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan menjadi salah satu inovasi Polri dalam memberikan pelayanan kepada pekerja dan perusahaan agar setiap persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui pendekatan yang profesional, cepat, dan berkeadilan.

Hingga saat ini, Desk Ketenagakerjaan Polri telah menangani sebanyak 291 perkara ketenagakerjaan. Selain itu, desk tersebut juga berhasil memfasilitasi 4.505 pekerja untuk diangkat menjadi pegawai tetap di berbagai perusahaan.

Keberhasilan lainnya ditunjukkan melalui penyelesaian sengketa hubungan industrial di PT Amos yang menghasilkan kesepakatan pembayaran kompensasi kepada para pekerja dengan nilai mencapai Rp12,7 miliar.

Kapolri meminta seluruh jajaran Desk Ketenagakerjaan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, setiap laporan dan pengaduan pekerja harus direspons secara cepat melalui pendampingan maupun mediasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

"Desk Ketenagakerjaan, berikan pelayanan yang lebih optimal sehingga kemudian apa yang dikeluhkan, apa yang dilaporkan, apa yang harus kita bantu untuk kita mediasi dan sebagainya, semuanya bisa berjalan dengan lebih baik," ujarnya.

Kapolri juga menegaskan bahwa keberadaan Desk Ketenagakerjaan harus menjadi program berkelanjutan yang tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan di tubuh Polri. Dengan demikian, pelayanan kepada pekerja dapat terus berjalan secara konsisten.

"Desk Ketenagakerjaan harus terus bekerja siapa pun Kapolrinya," tegas Jenderal Sigit.

Menutup sambutannya, Kapolri berharap Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mampu menjadi pusat koordinasi yang memperkuat solidaritas pekerja Indonesia dalam memperjuangkan kesejahteraan secara konstruktif. Ia juga mengajak seluruh elemen buruh untuk bersama-sama mengawal berbagai program pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan siap menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

"Mari kita kawal bersama perjuangan teman-teman buruh. Namun sekali lagi, saya pesan tetap jaga kondusivitas," pungkasnya.