Indonesia dan Tiongkok Perkuat Kerja Sama Keuangan, QRIS Lintas Batas dan Transaksi Mata Uang Lokal Resmi Diperluas

SHANGHAI – Hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok memasuki babak baru setelah Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) memperkuat kerja sama strategis di sektor keuangan melalui serangkaian kesepakatan penting yang diumumkan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Shanghai, Tiongkok, Kamis (11/6/2026).

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Gubernur People's Bank of China, Pan Gongsheng, menghasilkan sejumlah langkah konkret yang bertujuan memperkuat stabilitas keuangan, memperluas penggunaan mata uang lokal, serta meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan dan investasi antara kedua negara.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah penjajakan peningkatan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) sebagai instrumen penguatan ketahanan sektor keuangan di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Selain itu, kedua bank sentral juga menyepakati perluasan kerja sama Local Currency Transaction (LCT) melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang kini mencakup Hong Kong. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Gubernur PBOC Pan Gongsheng, dan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA) Eddie Yue.

Melalui kerja sama tersebut, transaksi perdagangan dan investasi antara Indonesia, Tiongkok, dan Hong Kong dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal masing-masing, yakni Rupiah dan Renminbi, tanpa harus bergantung pada mata uang pihak ketiga.

^{Penandatangan MoU dengan Uni Global China (Ms. Shandy Lynn) dan Kunwei Co.,Ltd ( Mr. Kheng Koon Soh)}

Capaian penting lainnya adalah peluncuran resmi sistem pembayaran QR lintas batas Indonesia-Tiongkok yang memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha melakukan transaksi digital secara lebih mudah, cepat, aman, dan efisien.

Saat ini, sistem tersebut telah terhubung dengan 191 penyedia layanan pembayaran di Tiongkok dan 24 penyedia layanan pembayaran di Indonesia, sehingga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital kedua negara.

Dalam kesempatan yang sama, Bank Mandiri juga resmi ditetapkan sebagai Direct Participant Cross-border Interbank Payment System (CIPS). Status tersebut memungkinkan Bank Mandiri memproses transaksi keuangan lintas negara secara lebih cepat dan efisien tanpa harus melalui bank koresponden di negara ketiga.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa kerja sama keuangan Indonesia dan Tiongkok akan terus diarahkan pada penguatan transaksi mata uang lokal, pengembangan infrastruktur keuangan modern, serta peningkatan sinergi antarbank sentral.

Ke depan, kedua negara juga berencana membentuk RMB Clearing Bank di Indonesia guna memperkuat likuiditas Renminbi untuk mendukung aktivitas perdagangan, investasi, dan transaksi keuangan bilateral.

^{Penyerahan Plakat kepada Mr. Sung Song Feng  (Ketua Asosiasi Pengusaha  Sichuan-China)}

Sementara itu, Gubernur PBOC Pan Gongsheng menyampaikan bahwa Indonesia dan Tiongkok sebagai mitra strategis memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan yang saling menguntungkan.

Menurutnya, penguatan hubungan bilateral tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi kawasan sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara dalam menghadapi tantangan global.

Ketua Komite Khusus Sektor Keuangan (KKSK) Lembaga Kajian AstaCita, Budi Utama, SE, MBA, LUTCF, menyambut baik berbagai kesepakatan tersebut. Menurutnya, langkah strategis ini akan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha serta memperkuat fondasi ekonomi riil masyarakat di kedua negara.

“Kerja sama ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem perdagangan, investasi, dan transaksi keuangan yang lebih efisien. Selain mendukung dunia usaha, langkah ini juga berpotensi meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global,” ujarnya.

Dengan berbagai terobosan yang telah disepakati, Indonesia dan Tiongkok menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem keuangan yang lebih terintegrasi, modern, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi global.