Flyover Bulak Kapal Ditargetkan Mulai Dibangun 2027, Pemkot Bekasi Tunggu Banpres Rp200 Miliar

KOTA BEKASI – Rencana pembangunan Flyover Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur terus bergerak menuju tahap realisasi. Namun hingga saat ini, Pemerintah Kota Bekasi masih menunggu kepastian pencairan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp200 miliar yang menjadi sumber pendanaan utama proyek strategis tersebut.

Flyover Bulak Kapal menjadi salah satu proyek infrastruktur yang paling dinantikan masyarakat Kota Bekasi. Keberadaannya diharapkan mampu mengatasi kemacetan kronis yang selama bertahun-tahun terjadi di kawasan perlintasan sebidang Bulak Kapal sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan dari risiko kecelakaan yang melibatkan kereta api.

Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat guna memastikan kelanjutan dukungan anggaran untuk pembangunan flyover tersebut. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, proyek konstruksi diperkirakan dapat dimulai pada awal tahun 2027.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto, mengatakan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat masih terus berlangsung. Bahkan desain teknis yang telah disusun Pemkot Bekasi telah disampaikan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) sebagai bagian dari proses pembahasan lanjutan.

“Desain sudah kami sampaikan ke balai jalan nasional. Saat ini masih dalam tahap diskusi dan pembahasan lanjutan,” ujar Idi Sutanto saat mendampingi kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, peluang dimulainya pekerjaan fisik pada Januari 2027 cukup terbuka. Namun realisasi tersebut tetap bergantung pada keputusan pemerintah pusat terkait dukungan pendanaan melalui bantuan presiden yang telah dijanjikan sebelumnya.

“Saat ini prosesnya masih berjalan sesuai jalur. Pembahasan terus dilakukan,” tambahnya.

Apabila bantuan senilai Rp200 miliar tersebut dapat direalisasikan, Flyover Bulak Kapal akan menjadi salah satu proyek prioritas pembangunan Kota Bekasi pada tahun 2027. Infrastruktur ini diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas yang setiap hari terjadi di kawasan Bekasi Timur, khususnya pada jam-jam sibuk.

Selain mengatasi kemacetan, keberadaan flyover juga dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. Pasalnya, kawasan Bulak Kapal merupakan salah satu titik perlintasan kereta api yang memiliki tingkat aktivitas kendaraan cukup tinggi dan rawan terjadi kecelakaan.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam mempersiapkan proyek tersebut. Menurutnya, saat ini yang paling dibutuhkan adalah kepastian dari pemerintah pusat agar pembangunan dapat segera direalisasikan setelah proses pembebasan lahan selesai.

“Kita mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah daerah. Saat ini tinggal menunggu komitmen pemerintah pusat untuk merealisasikan bantuan tersebut,” kata Latu.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan pembangunan Flyover Bulak Kapal sebenarnya telah menjadi agenda jangka panjang Pemerintah Kota Bekasi jauh sebelum terjadinya kecelakaan kereta api di kawasan Bekasi Timur beberapa waktu lalu.

Namun setelah insiden tersebut, perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan flyover semakin meningkat. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian khusus terhadap proyek ini melalui rencana dukungan anggaran bantuan presiden.

Menurut Latu, pembangunan flyover bukan hanya sekadar proyek infrastruktur biasa, melainkan kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas warga.

“Flyover Bulak Kapal bukan lagi sekadar kebutuhan pembangunan jalan. Ini menyangkut keselamatan masyarakat sekaligus solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan yang selama ini menjadi persoalan utama di kawasan tersebut,” tegasnya.

Berdasarkan perhitungan sementara, total kebutuhan anggaran pembangunan Flyover Bulak Kapal mencapai sekitar Rp250 miliar. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan dana konstruksi sebesar Rp20 miliar, sedangkan Pemerintah Kota Bekasi bertanggung jawab terhadap proses pembebasan lahan.

Meski sebagian kebutuhan dana telah tersedia, DPRD Kota Bekasi mengingatkan agar pekerjaan konstruksi tidak dilakukan secara bertahap tanpa kepastian sumber pendanaan yang memadai. Hal ini untuk menghindari risiko proyek mangkrak atau terhenti di tengah proses pembangunan.

Karena itu, seluruh pihak berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait bantuan presiden yang dijanjikan sehingga pembangunan Flyover Bulak Kapal dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bekasi.

Dengan terealisasinya proyek ini, kawasan Bekasi Timur diharapkan memiliki akses transportasi yang lebih aman, lancar, dan efisien, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah penyangga ibu kota tersebut.