BNPP RI Dorong Ekonomi Perbatasan, Sebatik Jadi Fokus Pembahasan Indonesia-Malaysia

JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mendorong penguatan ekonomi kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning yang digelar di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Forum bertema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Foster Prosperity” itu menjadi ruang dialog Indonesia dan negara tetangga mengenai pengelolaan kawasan perbatasan.

Pembahasan tidak hanya mencakup aspek kedaulatan dan keamanan wilayah, tetapi juga aktivitas ekonomi, perdagangan lintas batas, konektivitas, serta kesejahteraan masyarakat.

Duta Besar Malaysia Dato' Muzaffar Shah Mustafa mengatakan masyarakat yang tinggal di kedua sisi perbatasan memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang erat.

Menurutnya, kebijakan pengelolaan perbatasan perlu mempertimbangkan aktivitas masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Hal ini sangat penting karena masyarakat di kedua sisi perbatasan memandang perbatasan bukan sekadar garis di peta. Perbatasan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, keluarga, mata pencaharian, kegiatan usaha, serta hubungan sosial dan budaya yang telah terjalin selama bertahun-tahun,” ujar Muzaffar dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9/2026).

Muzaffar juga menyampaikan perkembangan komunikasi antara Indonesia dan Malaysia terkait persoalan Pulau Sebatik.

Menurutnya, lembaga yang bertanggung jawab dari kedua negara telah melakukan pertemuan dan komunikasi untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kawasan tersebut.

“Dari informasi yang saya terima, kemajuan yang dicapai juga sangat positif,” katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI mengatakan kawasan perbatasan perlu dikembangkan sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi.

Menurut Tito, pembangunan kawasan perbatasan harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan dengan negara tetangga.

“Perbatasan bukan lagi sekadar 'halaman belakang' Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai 'halaman depan' negara,” ujar Tito.

Tito mengatakan pengembangan kawasan perbatasan juga perlu memperhatikan aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang berlangsung lintas negara.

Dalam konteks tersebut, perdagangan dan konektivitas menjadi bagian penting untuk mendorong kawasan perbatasan menjadi lebih produktif.

Pulau Sebatik menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian dalam pembahasan hubungan Indonesia-Malaysia.

Tito mengatakan BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait telah membentuk tim khusus untuk membahas persoalan Sebatik bersama pemerintah Malaysia.

“Pembicaraan yang bersahabat dan diskusi pihak Malaysia yang sangat produktif telah dilakukan, dan kami telah menyelesaikan sejumlah area sengketa. Tetapi sekarang kami sejujurnya sedang fokus pada Pulau Sebatik,” tuturnya.

Melalui forum tersebut, pengelolaan perbatasan diarahkan tidak hanya untuk menjaga wilayah negara, tetapi juga menciptakan kawasan yang dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Penguatan perdagangan lintas batas, konektivitas, kemudahan pergerakan masyarakat, serta penyelesaian berbagai persoalan perbatasan menjadi bagian dari upaya membangun kawasan perbatasan yang lebih produktif dan berdaya saing.