Angka Kemiskinan di Kota Bekasi Turun 3,96 Persen, Dinsos Perkuat Pembenahan Data Desil Lewat Perlinsos

Bekasi - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi mengonfirmasikan menurunnya angka kemiskinan di Kota Bekasi yang secara angka mencapai 3,96 persen pada 2025.

Adapun data tersebut, turut selaras melalui laporan yang disampaikan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi yang mencatat di kisaran 129,54 ribu jiwa. Angka ini, menurun dibandingkan pada Tahun 2024 lalu, mencapai 4,01 persen.

Kepala Dinsos Kota Bekasi Robert Siagian mengatakan, penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan pelaksanaan sejumlah program pemerintah pusat melalui 
program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos) yang diimplementasikan di Kota Bekasi 

"Kondisi itu menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat pendataan dan pembenahan data masyarakat melalui Perlinsos," ucap dia melalui keterangannya, Senin (02/11/2026).

Menurutnya, Pemkot Bekasi terus mendorong pendataan masyarakat melalui Perlinsos agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat lebih tepat sasaran.

"Untuk angka kemiskinan, dari 2025 ke 2026 itu kita turun ke 3,96 persen. Tentunya ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat yang kita implementasikan di Kota Bekasi. Saat ini kita mendorong program Perlindungan Sosial Digital," jelasnya.

Robert menambahkan, program Perlinsos sendiri turut menargetkan seluruh 833.000 kepala keluarga (KK) di Kota Bekasi dapat terdata dan terdaftar dalam satu sistem terpadu.

"Pendataan dilakukan untuk memperbaiki basis data penerima perlindungan sosial, termasuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang merasa masuk dalam kategori desil tinggi meskipun membutuhkan bantuan," tuturnya.

Ia melanjutkan, proses integrasi data menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Perlinsos. Lantaran, sistem itu turut terhubung dengan sejumlah basis data lintas instansi, di antaranya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Disdukcapil, ATR/BPN, hingga data perpajakan.

"Jadi ketika warga itu didaftarkan, nanti akan langsung ketahuan mana warga yang memang berpotensi layak menerima bantuan, mana warga yang memang tidak layak. Inilah makanya dengan Perlindungan Sosial ini tidak ada lagi warga yang nanti tertinggal, harapannya seperti itu," jelasnya.

Meski demikian, Robert mengakui proses pembenahan data tidak dapat dilakukan secara instan. Dinsos masih terus melakukan pendataan secara paralel, terlebih Kota Bekasi masuk dalam wilayah percontohan atau piloting Perlinsos tahap kedua.