Tri Adhianto Telepon Pramono Anung, Subsidi Transjabodetabek untuk Warga Bekasi Dipastikan Belum Dicabut

KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memastikan layanan transportasi Transjabodetabek yang melayani masyarakat Kota Bekasi masih mendapatkan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan usai melakukan komunikasi langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, terkait isu yang berkembang mengenai kemungkinan pencabutan subsidi transportasi tersebut.

Menurut Tri Adhianto, informasi yang beredar di masyarakat perlu diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan, terutama bagi warga Bekasi yang setiap hari mengandalkan layanan transportasi publik menuju Jakarta.

“Literasi yang berkembang saat ini seolah-olah subsidi akan dicabut. Padahal setelah saya berbicara langsung dengan Pak Gubernur Pramono, beliau menjelaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap perhitungan dan evaluasi,” ujar Tri Adhianto, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan biaya operasional atau tarif keekonomian, ongkos layanan transportasi Transjabodetabek berada pada kisaran Rp13.500 hingga Rp15.000 per perjalanan. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi ekonomi masyarakat serta kebutuhan transportasi massal untuk mengurangi kemacetan di kawasan Jabodetabek.

“Pak Gubernur menyampaikan bahwa masih dilakukan perhitungan. Skema yang sedang dipertimbangkan berada pada kisaran Rp5.000 sampai Rp6.000. Artinya masih ada komitmen untuk menjaga keterjangkauan tarif bagi masyarakat,” jelasnya.

Tri Adhianto menilai keberadaan Transjabodetabek memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas warga Bekasi yang bekerja dan beraktivitas di Jakarta. Karena itu, pengembangan sistem transportasi publik harus terus diperkuat melalui kolaborasi antarwilayah.

Selain membahas subsidi transportasi, Pemerintah Kota Bekasi juga menyatakan kesiapan untuk ikut merawat dan mendukung keberadaan halte-halte Transjabodetabek yang berada di wilayah Kota Bekasi.

Menurut Tri Adhianto, Pemkot Bekasi telah meminta Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menyiapkan konsep pengelolaan dan perawatan fasilitas pendukung transportasi publik tersebut.

“Insya Allah saya sudah meminta Kepala Dinas Perhubungan menyiapkan konsepnya. Tentu semua harus melalui proses perencanaan dan penganggaran yang sesuai ketentuan,” katanya.

Tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, Pemkot Bekasi juga akan menggandeng dunia usaha untuk berpartisipasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami sedang menginisiasi kerja sama dengan para pelaku usaha yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi. Mereka dapat ikut membangun dan merawat fasilitas transportasi publik melalui program CSR sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Kota Bekasi berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan sektor swasta dapat memperkuat layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen mewujudkan sistem transportasi modern yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bekasi.