Teror Air Keras di Jakarta Picu Amarah Politik, PDI-P Desak Pemerintah Tangkap Pelaku Penyerangan Aktivis Kontra

Jakarta – Aksi penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia kembali mengguncang ruang demokrasi Indonesia. Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, menjadi korban serangan brutal yang terjadi pada Kamis malam, 12 Maret 2026, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat.

Peristiwa tersebut memicu kecaman keras dari berbagai kalangan, termasuk dari PDI Perjuangan yang menilai aksi kekerasan tersebut sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Partai berlambang banteng itu menegaskan bahwa tindakan penyiraman air keras bukan hanya tindak kriminal, tetapi juga merupakan bentuk teror yang berpotensi membungkam suara-suara kritis di ruang publik.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Advokasi, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa serangan terhadap Andrie Yunus patut diduga sebagai bagian dari rangkaian intimidasi terhadap pihak-pihak yang aktif menyuarakan kritik terhadap berbagai isu nasional.

“Menyerang dan melakukan aksi teror terhadap suara-suara kritis warga negara bukan hanya melawan hukum, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap demokrasi, konstitusi, dan cita-cita kemerdekaan,” kata Ronny dalam keterangan resminya di Jakarta.

Desakan Pengusutan Tuntas

PDI Perjuangan mendesak pemerintah serta aparat penegak hukum untuk segera mengungkap pelaku dan aktor intelektual di balik penyerangan tersebut.

Partai oposisi itu menilai langkah cepat dan transparan sangat diperlukan agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Ronny menegaskan bahwa aparat kepolisian harus memastikan tidak ada lagi aksi teror yang menargetkan warga negara yang menyampaikan pendapat secara kritis.

“Kami meminta aparat penegak hukum memastikan tidak ada lagi tindakan kekerasan atau teror terhadap warga negara di masa mendatang,” ujarnya.

Sorotan juga diarahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah menjalankan berbagai agenda reformasi pemerintahan. PDI Perjuangan menilai kasus tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap kebebasan sipil.

Dinilai Bertentangan dengan Agenda Pemerintah

Dalam pernyataannya, PDI Perjuangan juga mengingatkan bahwa aksi kekerasan terhadap aktivis bertentangan dengan visi pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah.

Partai itu menyinggung agenda strategis pemerintahan yang dikenal sebagai Asta Cita, yang salah satu poin utamanya adalah memperkuat nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Ronny, kebebasan berpikir dan menyampaikan gagasan merupakan fondasi penting bagi kehidupan demokrasi. Tanpa ruang aman bagi kritik, kualitas demokrasi akan mengalami kemunduran.

“Tradisi kebebasan berpikir dan menyampaikan gagasan telah memperkaya perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan,” katanya.

Karena itu, kata dia, pemerintah perlu memastikan bahwa aktivis, akademisi, jurnalis, maupun warga biasa yang menyampaikan pendapat tidak menjadi sasaran intimidasi atau kekerasan.

Ancaman terhadap Aktivis HAM

Serangan terhadap Andrie Yunus juga menambah daftar kekerasan yang menimpa aktivis hak asasi manusia di Indonesia.

Selama ini, lembaga-lembaga advokasi seperti KontraS kerap menyuarakan kritik terkait isu pelanggaran HAM, reformasi sektor keamanan, hingga transparansi penegakan hukum.

PDI Perjuangan menilai keberadaan organisasi masyarakat sipil semacam itu merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi yang sehat.

Karena itu, perlindungan terhadap aktivis HAM harus menjadi tanggung jawab negara.

Menurut partai tersebut, jika aksi kekerasan seperti ini dibiarkan tanpa penanganan serius, maka akan menciptakan iklim ketakutan di masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai berbahaya karena dapat membuat masyarakat enggan menyampaikan kritik atau pendapat di ruang publik.

Solidaritas untuk Korban

Selain mengecam keras pelaku, PDI Perjuangan juga menyampaikan solidaritas terhadap Andrie Yunus dan keluarganya.

Partai tersebut berharap korban dapat segera pulih dan mendapatkan perawatan terbaik.

“Serangan terhadap Andrie Yunus merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum,” kata Ronny.

PDI Perjuangan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat dan terbuka.

Mereka menekankan bahwa perbedaan pandangan politik atau kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh dijawab dengan kekerasan.

Publik Menanti Langkah Aparat

Kasus ini kini menjadi sorotan publik karena menyangkut keselamatan aktivis dan kondisi demokrasi Indonesia.

Banyak pihak menilai pengungkapan kasus secara transparan akan menjadi indikator komitmen negara dalam melindungi kebebasan sipil.

Pengamat politik menilai bahwa penanganan cepat terhadap kasus tersebut akan menentukan apakah negara mampu memberikan rasa aman bagi warga yang aktif dalam advokasi publik.

Apalagi, penyiraman air keras merupakan bentuk kekerasan serius yang dapat menyebabkan luka permanen pada korban.

Publik kini menunggu langkah nyata dari aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku dan motif di balik serangan tersebut.

Jika kasus ini berhasil diungkap secara tuntas, hal itu diyakini dapat menjadi pesan kuat bahwa negara tidak mentoleransi aksi teror terhadap warga negara.

Sebaliknya, jika penanganannya lambat atau tidak transparan, kekhawatiran akan meningkatnya intimidasi terhadap aktivis dan kelompok masyarakat sipil bisa semakin meluas.

Di tengah dinamika politik nasional, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tetap menjadi pekerjaan rumah bagi demokrasi Indonesia.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah aparat penegak hukum dalam membawa pelaku penyerangan terhadap Andrie Yunus ke pengadilan dan memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.