Pemerintah Perkuat Akuntabilitas Data KEK, Investasi Tembus Rp353 Triliun dan Serap 266 Ribu Tenaga Kerja

GRESIK – Pemerintah terus memperkuat kualitas dan akuntabilitas data ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional. Melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), koordinasi lintas sektor dilakukan guna memastikan kontribusi kawasan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah dapat diukur secara akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Reviu Data dan Kajian Dampak Ekonomi di KEK yang digelar di Kantor Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK Gresik (JIIPE), Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso.

“Kita perlu terus menjaga kualitas data, khususnya data kegiatan ekonomi dan industri di KEK yang menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi nasional. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program prioritas,” ujar Susiwijono.

Menurutnya, penguatan kualitas data dilakukan melalui sinkronisasi, validasi, serta pendalaman data ekonomi kawasan hingga ke tingkat pelaku usaha. Langkah tersebut bertujuan menghasilkan gambaran yang lebih akurat mengenai kontribusi KEK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Susiwijono menjelaskan, data Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peran strategis sebagai indikator utama kondisi perekonomian, dasar penyusunan kebijakan, alat ukur kinerja pemerintah, hingga parameter daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

“Perhitungan PDB dan PDRB juga menjadi indikator penting dalam penentuan pasar, realisasi investasi, serta pengukuran dampak kebijakan nasional,” jelasnya.

Sejak 2025, BPS bersama Dewan Nasional KEK dan Lembaga National Single Window (LNSW) telah melakukan pendataan lengkap terhadap seluruh aktivitas ekonomi dan industri di 25 KEK di Indonesia. Pendataan tersebut mencakup 528 perusahaan yang beroperasi di kawasan ekonomi khusus.

Selain itu, pendataan serupa juga dilakukan pada sekitar 178 kawasan industri di seluruh Indonesia guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi dan industri nasional.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, KEK secara nasional telah mencatat realisasi investasi kumulatif sebesar Rp353,3 triliun, menyerap 266.688 tenaga kerja, serta menghadirkan 471 pelaku usaha yang beroperasi di 25 KEK.

Sementara itu, KEK Gresik (JIIPE) menjadi salah satu kontributor terbesar pengembangan KEK nasional dengan realisasi investasi mencapai Rp107,32 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 47.201 orang hingga Triwulan I 2026.

Keberhasilan tersebut didukung berbagai sektor industri strategis yang berorientasi pada hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, termasuk investasi manufaktur skala besar.

“Pemerintah terus berkomitmen menjaga kualitas data yang menjadi komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah sehingga akuntabilitas serta kualitas data tetap terjaga,” tegas Susiwijono.

Ia menambahkan, kualitas data yang baik sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, pelaku usaha, pasar, dan investor terhadap capaian pembangunan ekonomi Indonesia.

Ke depan, hasil reviu dan kajian yang dilakukan akan menjadi dasar penyusunan metodologi yang lebih komprehensif dalam mengukur dampak KEK terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri hilirisasi nasional.

Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan BPS pusat dan daerah, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Dewan Kawasan KEK Jawa Timur, pengelola KEK Gresik, serta perwakilan pelaku usaha, termasuk PT Freeport Indonesia.