Terbaru Forum IAWP 2026, Veronica Tan Soroti Layanan Satu Pintu bagi Korban Kekerasan

BALI – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan menjadi salah satu pembicara dalam The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Bali, Selasa (22/9/2026).

Dalam forum tersebut, Veronica menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perlindungan perempuan dan anak, termasuk kekerasan yang terjadi melalui ruang digital.

Di hadapan Polwan dari berbagai negara, Veronica mengatakan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki sejumlah tantangan yang serupa, meskipun penanganannya berlangsung dalam konteks negara yang berbeda.

“Saya melihat ini bukan bicara soal ruang di mana setiap Polwan yang hadir ini membawa agenda masing-masing negara. Tapi saya melihat sekelompok kekuatan perempuan sebagai Polwan penegak hukum yang menghadapi masalah dan tantangan yang sama, serta tidak dibatasi oleh ruang,” ujar Veronica.

Menurut Veronica, perkembangan teknologi membuat penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin kompleks.

Kasus kekerasan dapat terjadi melalui ruang online dan menyebar melintasi batas negara dalam waktu singkat. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan sistem pelayanan yang mampu merespons kebutuhan korban secara terintegrasi.

Veronica mendorong agar korban tidak harus berpindah dari satu institusi ke institusi lain untuk mendapatkan perlindungan dan layanan yang dibutuhkan.

“Jangan biarkan korban itu datang ke setiap meja atau institusi, tapi bagaimana kita membuat ruang aman dan berperspektif supaya korban dilayani satu pintu,” katanya.

Menurutnya, pendekatan pelayanan yang terintegrasi dapat membantu korban memperoleh penanganan secara lebih menyeluruh, mulai dari aspek perlindungan hingga proses pemulihan.

Veronica juga mengapresiasi penguatan sinergi antara Kementerian PPPA dan Polri, termasuk melalui pengembangan Direktorat PPA-PPO.

Ia menilai kerja sama antarlembaga perlu terus diperkuat agar pelayanan terhadap korban kekerasan dapat dilakukan secara holistik dan sesuai kebutuhan korban.

Penguatan kolaborasi tersebut juga dinilai relevan dengan perkembangan bentuk kejahatan yang semakin beragam, termasuk kekerasan yang memanfaatkan teknologi dan ruang digital.

Menanggapi hal tersebut, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polri menyambut positif gagasan penguatan kolaborasi yang disampaikan Veronica.

Menurut Trunoyudo, forum IAWP menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas dan kerja sama Polwan dalam menghadapi perkembangan tantangan kejahatan.

“Polri menyambut positif penguatan kolaborasi ini. Tantangan kejahatan saat ini semakin kompleks dan tidak mengenal batas negara, sehingga diperlukan pelayanan yang cepat, humanis, terintegrasi, dan berorientasi pada pemulihan korban,” ujar Trunoyudo.

Ia mengatakan pertukaran pengalaman dalam forum IAWP diharapkan dapat memperkuat jejaring kerja sama kepolisian internasional.

Selain itu, pertukaran pengalaman tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Kolaborasi antara lembaga pemerintah, kepolisian, dan jejaring internasional menjadi salah satu bagian penting dalam menghadapi tantangan perlindungan perempuan dan anak yang terus berkembang.

Melalui forum IAWP 2026, penguatan kapasitas Polwan dan kerja sama lintas negara diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih terintegrasi serta berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.