Relaksasi KUR Disiapkan, Pemerintah Gas Pemulihan Ekonomi Aceh Pascabencana

Pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat Aceh yang terdampak bencana alam. Berbagai stimulus ekonomi disiapkan guna memastikan aktivitas usaha kembali berjalan dan daya beli masyarakat pulih secara bertahap.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Jakarta, Kamis (25/12/2025). Pertemuan itu membahas langkah konkret pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan Aceh pascabencana.

Airlangga menegaskan, selain penanganan darurat, aspek pemulihan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, keberlangsungan usaha masyarakat harus segera dipulihkan agar dampak sosial tidak semakin meluas.

“Pemerintah akan terus hadir dan bekerja untuk mendampingi masyarakat hingga masa pemulihan benar-benar terwujud,” ujar Airlangga seperti dikutip dari akun Facebook resminya.

Ia menyampaikan empati mendalam kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana. Pemerintah, kata dia, memahami bahwa banyak pelaku usaha kehilangan sarana produksi sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.

Sebagai langkah konkret, pemerintah menyiapkan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak langsung bencana. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak.

Relaksasi KUR tersebut mencakup penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga selama masa pemulihan. Fasilitas ini diberikan khusus kepada debitur yang tidak dapat beroperasi akibat kerusakan usaha atau sarana produksi.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema tambahan berupa perpanjangan tenor kredit, pemberian masa tenggang pembayaran, hingga penyesuaian tingkat suku bunga. Langkah ini diharapkan memberi ruang napas bagi pelaku usaha untuk kembali bangkit.

Airlangga menegaskan, kebijakan stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan negara hadir dan berpihak kepada UMKM, khususnya di daerah yang tengah menghadapi dampak bencana.

Menurutnya, relaksasi pembiayaan ini penting untuk mengurangi tekanan finansial pelaku usaha. Dengan beban cicilan yang diringankan, pelaku UMKM diharapkan dapat fokus memulihkan usahanya.

Tak hanya soal pembiayaan, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bersama sejumlah asosiasi pengusaha. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.

Ke depan, pemerintah akan mendorong agar penyaluran bantuan dilakukan secara lebih merata dan tepat sasaran. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan terus diperkuat untuk memastikan efektivitas bantuan.

Di sisi lain, percepatan perbaikan infrastruktur publik yang rusak juga menjadi perhatian utama. Infrastruktur dinilai sebagai fondasi penting untuk menggerakkan kembali roda perekonomian daerah.

Airlangga menilai, pemulihan ekonomi Aceh membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan secara menyeluruh.

Dengan berbagai stimulus yang disiapkan, pemerintah optimistis perekonomian Aceh dapat kembali tumbuh secara bertahap. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat ke depan.

“Semoga setiap ikhtiar yang kita lakukan dapat menjadi jalan bagi Aceh untuk bangkit kembali lebih kuat,” kata Airlangga menutup keterangannya.