Prabowo Lantik Nani Sudarati Pimpin BGN, Said Iqbal Jadi Penasihat Presiden, MBG Masuk Era Baru

JAKARTA, INDONESIA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) dan menunjuk tokoh buruh nasional Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pelantikan yang berlangsung di Jakarta ini menandai dimulainya babak baru pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah yang selama ini menjadi sorotan publik.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P Tahun 2026, Presiden Prabowo mengangkat Nani Sudarati Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Selain itu, Trenggono juga ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN untuk memperkuat pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Usai pelantikan, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nani Sudarati Deang, mengungkapkan sejumlah langkah besar yang akan segera dilakukan untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Salah satu keputusan yang paling mengejutkan adalah penghentian sementara pembangunan dapur dan titik layanan baru MBG di seluruh Indonesia.

Menurut Nani, saat ini terdapat sekitar 787 dapur MBG yang telah beroperasi. Namun, pihaknya akan melakukan moratorium atau penghentian sementara penambahan dapur baru guna mengevaluasi efektivitas distribusi program tersebut.

"Kami akan tata ulang terlebih dahulu. Kami ingin memastikan dapur-dapur yang ada benar-benar sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di setiap daerah," ujarnya.

Tidak hanya menghentikan ekspansi dapur baru, pimpinan baru BGN juga akan melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat.

Menurut Nani, program MBG harus lebih diarahkan kepada anak-anak dan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.

Ia menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat yang selama ini tercatat mencapai puluhan juta orang.

"Kami ingin memastikan bantuan gizi tepat sasaran. Jangan sampai ada kelompok yang sebenarnya mampu tetapi menerima manfaat yang sama dengan mereka yang sangat membutuhkan," katanya.

Langkah ini dinilai sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus memperbesar dampak program terhadap penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Fakta lain yang terungkap adalah rencana BGN melakukan audit kualitas terhadap seluruh dapur MBG yang telah beroperasi.

Pemerintah tidak lagi hanya mengejar jumlah dapur dan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas pelayanan serta standar operasional yang diterapkan.

Setiap dapur akan dievaluasi berdasarkan kapasitas produksi, kualitas makanan, kelayakan fasilitas, hingga kepatuhan terhadap petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

"Kami tidak mengejar kuantitas semata. Tahun 2026 fokus kami adalah kualitas," tegas Nani.

Untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN juga menyiapkan strategi baru yang dinilai lebih efisien.

Alih-alih sepenuhnya mengandalkan APBN, pemerintah akan membuka peluang kerja sama dengan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), BUMN, investor, hingga hibah internasional.

Skema tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan layanan makan bergizi tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan pemanfaatan kantin sekolah, dapur umum, hingga fasilitas sosial yang sudah tersedia di wilayah terpencil.

Selain pelantikan pimpinan baru BGN, perhatian publik juga tertuju pada pengangkatan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam pernyataannya, Said Iqbal menegaskan bahwa dirinya akan fokus pada tiga isu utama, yakni kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security), dan jaminan sosial (social security).

Ia juga menyoroti berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih menjadi perhatian, mulai dari ancaman PHK, outsourcing, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, hingga peningkatan upah layak bagi pekerja.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang pro-growth sekaligus pro-job dan pro-poor. Buruh harus ikut merasakan hasil pembangunan nasional," ujar Said Iqbal.

Pelantikan pimpinan baru Badan Gizi Nasional menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan perbaikan mendasar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Evaluasi menyeluruh, penajaman sasaran penerima manfaat, peningkatan kualitas dapur, hingga efisiensi anggaran menjadi fokus utama yang akan dijalankan dalam waktu dekat.

Langkah ini sekaligus menjadi ujian penting bagi pemerintahan Prabowo untuk memastikan program unggulan yang menyasar jutaan anak Indonesia benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dari bawah.

Dengan kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional dan hadirnya Said Iqbal di lingkaran Istana, publik kini menanti bagaimana berbagai janji reformasi tersebut diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi rakyat Indonesia.