Polri Dan Kejagung Usut Tuntas Dugaan Kejahatan Lingkungan di Tapanuli, Korporasi Terancam Jerat Pidana Berat

Jakarta — Kepolisian Republik Indonesia bersama Kejaksaan Agung menegaskan komitmen kuat untuk menuntaskan penanganan dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang diduga melibatkan sebuah korporasi.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung dalam pemaparan perkembangan penanganan perkara kepada publik.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni, menyampaikan bahwa penyidik telah mengantongi sejumlah fakta lapangan yang diperkuat dengan keterangan para ahli di bidang lingkungan hidup.

Menurut Irhamni, keterangan ahli tersebut sangat penting untuk memperkuat konstruksi hukum dan pembuktian pada tahapan proses penegakan hukum selanjutnya.

“Kami sebagai penyidik telah menyampaikan berbagai fakta di lapangan serta keterangan ahli yang sangat berguna untuk menunjang pembuktian nanti,” ujar Brigjen Pol. Moh. Irhamni.

Ia menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum, khususnya terhadap kejahatan yang berdampak luas pada lingkungan dan masyarakat.

“Kami mewakili pemerintah yang telah menyediakan sumber daya yang luar biasa untuk menangani kasus ini secara serius dan menyeluruh,” tegasnya.

Dalam penanganannya, para pihak yang bertanggung jawab diduga akan dijerat dengan sejumlah pasal berat, mulai dari tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pencucian uang, hingga pertanggungjawaban pidana baik secara individu maupun korporasi.

Sejalan dengan langkah penyidikan tersebut, Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Dittipidter Bareskrim Polri.

Direktur Jampidum Kejaksaan Agung, Dr. Sugeng Riyanta, mengatakan SPDP tersebut berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di sekitar wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.

“Kejaksaan sebagai penuntut umum telah menerima SPDP terkait dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang melibatkan sebuah korporasi,” ujar Sugeng.

Ia menegaskan bahwa unsur-unsur pidana dalam perkara ini telah terpenuhi secara nyata, baik dari sisi peristiwa, alat bukti, maupun dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan lingkungan sekitar.

“Peristiwa pidananya jelas, buktinya nyata, dan korbannya juga nyata. Tugas kami adalah memfaktakan ini menjadi fakta yuridis dan membawanya ke pengadilan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sugeng menekankan bahwa fokus penuntutan tidak semata-mata pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya meminta pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

Menurutnya, kerugian akibat dugaan kejahatan lingkungan tersebut sangat besar dan berdampak luas, sehingga pemulihan lingkungan menjadi salah satu tujuan utama dalam proses hukum.

“Kami ingin meminta pertanggungjawaban korporasi atas pemulihan kerusakan lingkungan. Kerugian yang ditimbulkan sangat luar biasa dan tidak bisa diabaikan,” tegasnya.

Kejaksaan Agung memastikan seluruh proses penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung diharapkan mampu mempercepat penuntasan perkara serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.

Penanganan kasus ini juga menjadi pesan tegas bahwa negara tidak mentolerir praktik-praktik yang merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat.

“Kami optimistis perkara ini dapat dituntaskan dan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat,” pungkas Dr. Sugeng Riyanta.