Komisi III DPR RI Pantau Penegakan Hukum di Jabar, Kejati Tekankan Sinergi APH

BANDUNG — Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Barat untuk memonitor ekosistem penegakan hukum yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas, Kamis (17/9/2026).

Kunjungan tersebut diterima Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat M. Teguh Darmawan didampingi Wakajati Dr. Desy Meutia Firdaus.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Dalam kunjungan itu, jajaran Kejati Jabar bersama aparat penegak hukum membahas pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Barat.

Pertemuan turut dihadiri para asisten pada Kejati Jabar dan para kepala kejaksaan negeri se-Jawa Barat.

Dari Komisi III DPR RI, hadir Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, serta sejumlah anggota Komisi III.

Hadir pula Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto beserta jajaran dan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Pol. Sulistyo Pudjo Hartono beserta jajaran.

Dalam paparannya, Kajati Jabar menjelaskan efektivitas koordinasi pada tahap pra-penuntutan antara Kejati Jawa Barat dengan Polda Jabar dan BNNP Jabar.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan penafsiran hukum sekaligus mendukung harmonisasi fungsi dalam sistem peradilan pidana.

Kejati Jabar juga memaparkan evaluasi pelaksanaan fungsi penuntutan, termasuk profesionalitas jaksa penuntut umum, kebijakan penuntutan yang berkeadilan, tertib administrasi, serta dukungan sarana dan prasarana.

Aspek integritas turut menjadi perhatian dalam pembahasan. Salah satunya terkait pencegahan praktik transaksional dalam penanganan perkara, penguatan disiplin aparat, serta kepastian hukum yang akuntabel.

Selain itu, jajaran Kejati Jabar memberikan tanggapan terhadap sejumlah perkara yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah Jawa Barat.

Kunjungan Komisi III juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Dalam kunjungan di Jawa Barat, anggota Komisi III turut menyoroti pentingnya pendekatan pencegahan dan penegakan hukum yang dekat dengan masyarakat.

Koordinasi antarlembaga penegak hukum dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan dan tidak terhambat oleh perbedaan penafsiran.

Sinergi antara kejaksaan, kepolisian, BNN, serta lembaga terkait juga diharapkan dapat memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana di Jawa Barat.

Melalui kunjungan kerja tersebut, koordinasi antara Komisi III DPR RI dan aparat penegak hukum di Jawa Barat diharapkan semakin kuat.

Penguatan koordinasi diarahkan untuk mendukung terciptanya ekosistem penegakan hukum yang profesional, berintegritas, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada akhirnya, sinergi antarlembaga diharapkan dapat turut mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Barat. Nay