Kabupaten Bekasi Bidik Investasi Rp70 Triliun pada 2026, Buruh Diminta Jadi Mitra Strategis

KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan nilai investasi yang masuk ke wilayahnya mencapai Rp70 triliun sepanjang 2026. Target tersebut dipatok untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu pusat industri terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Target investasi itu disampaikan Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Jumat (11/9/2026).

Asep menyebut realisasi investasi yang telah masuk ke Kabupaten Bekasi saat ini berada di angka sekitar Rp50 triliun. Pemerintah daerah masih mengejar tambahan sekitar Rp20 triliun untuk mencapai target hingga akhir 2026.

“Sekarang Kabupaten Bekasi ini sudah masuk investasi Rp50 triliun. Saya punya target Rp70 triliun akan masuk ke Kabupaten Bekasi,” ujar Asep.

Bekasi Jadi Magnet Industri dan Investasi

Asep menilai target Rp70 triliun bukan angka yang tidak realistis. Menurutnya, posisi Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri besar menjadi modal kuat untuk menarik investasi baru.

Ia bahkan menyebut aktivitas industri di Kabupaten Bekasi memiliki skala yang sangat besar dengan ribuan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Pak Kapolri, saya izin laporan, Kabupaten Bekasi merupakan pusat industri terbesar se-Asia Tenggara. Di sini ada 9.100 perusahaan, dan kalau sampai yang terkecil berdasarkan NIB, ada sekitar 58.000 perusahaan,” katanya.

Besarnya jumlah perusahaan tersebut menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi yang berlangsung di Kabupaten Bekasi. Kondisi itu sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk terus memperluas investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Kabupaten Bekasi juga memiliki sejumlah kawasan industri yang selama ini menjadi salah satu mesin utama perekonomian daerah.

Kawasan-kawasan tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjaga daya tarik Kabupaten Bekasi bagi investor baru, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kondusivitas Jadi Kunci Investasi

Namun, Asep menegaskan investasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan kawasan industri dan kemudahan berusaha. Kondisi keamanan dan stabilitas sosial juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha.

Menurutnya, aktivitas industri dengan skala besar membutuhkan situasi daerah yang aman, tertib, dan kondusif agar kegiatan produksi dapat berjalan tanpa gangguan.

“Kalau Bekasi goyang, kita tidak tahu ibu kota seperti apa. Makanya benar-benar dijaga kondusif,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara investasi, industri, pekerja, dan keamanan daerah tidak dapat dipisahkan.

Gangguan terhadap stabilitas kawasan industri berpotensi memberikan dampak luas terhadap aktivitas ekonomi, termasuk produksi perusahaan, distribusi barang, hingga keberlangsungan lapangan pekerjaan.

Buruh Bukan Sekadar Faktor Produksi

Untuk menjaga iklim investasi tetap sehat, Pemkab Bekasi menyatakan komitmennya membangun hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.

Dalam konteks tersebut, pekerja tidak ditempatkan semata-mata sebagai faktor produksi. Pemerintah daerah justru mendorong pekerja menjadi bagian dari mitra strategis dalam pembangunan ekonomi.

“Hubungan industrial yang berkeadilan dan kondusivitas investasi sangat relevan dan menjadi komitmen bersama yang harus kita wujudkan. Buruh atau pekerja bukan sekadar faktor produksi, melainkan mitra strategis pembangunan ekonomi,” jelas Asep.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena pertumbuhan investasi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Pemerintah daerah juga dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan untuk mempertahankan keberlanjutan usaha dan kepentingan pekerja untuk memperoleh hak serta perlindungan yang layak.

Pemkab Bekasi Siap Jadi Fasilitator

Asep menegaskan Pemkab Bekasi siap menjadi fasilitator komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah apabila muncul persoalan ketenagakerjaan.

Menurutnya, penyelesaian persoalan hubungan industrial harus mengedepankan dialog serta perundingan konstruktif, bukan memperbesar konflik.

Pemerintah daerah juga akan mempertimbangkan kemampuan masing-masing perusahaan dalam setiap proses pembahasan tuntutan pekerja.

“Insya Allah saya akan tanda tangan apa yang diinginkan oleh buruh melalui perundingan-perundingan, tetapi dalam batas-batasnya, sesuai dengan kemampuan perusahaan,” ungkapnya.

Dengan target investasi Rp70 triliun, tantangan Pemkab Bekasi bukan hanya mendatangkan modal baru. Pemerintah juga harus memastikan investasi tersebut mampu menciptakan ekosistem industri yang stabil, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kondusivitas kawasan industri dan hubungan industrial yang sehat pun menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Jika komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja berjalan baik, Kabupaten Bekasi memiliki peluang mempertahankan posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.