JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) secara resmi mengajukan permohonan informasi publik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait dokumen Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang selama ini belum dapat diakses masyarakat. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya mendorong transparansi dalam tata kelola sektor ketenagalistrikan, terutama di tengah agenda transisi energi nasional yang melibatkan dana bernilai ratusan triliun rupiah.

Permohonan informasi tersebut disampaikan ICW pada 16 Juli 2026 dengan dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Organisasi antikorupsi itu menilai keterbukaan dokumen PJBL menjadi sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan transisi energi berjalan secara akuntabel, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Menurut ICW, permintaan informasi itu tidak muncul tanpa alasan. Dalam beberapa waktu terakhir, sektor ketenagalistrikan nasional menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari pemadaman listrik massal di sejumlah daerah, kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara, hingga belum jelasnya implementasi program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.

Transisi Energi Dinilai Masih Minim Transparansi

ICW menilai pemerintah belum menunjukkan langkah konkret dalam menjalankan komitmen transisi energi menuju energi bersih.

Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah batalnya rencana pensiun dini PLTU Cirebon. Hingga kini, publik juga belum memperoleh informasi resmi mengenai daftar PLTU lain yang akan dihentikan operasinya dalam program tersebut.

Padahal, kebijakan pensiun dini PLTU menjadi bagian penting dari strategi Indonesia menekan emisi karbon sekaligus memenuhi target bauran energi nasional.

Ketertutupan informasi mengenai proses tersebut dinilai dapat memunculkan berbagai spekulasi, termasuk potensi konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan.

Dalam kajian berjudul "Transisi Energi Dalam Krisis Transparansi" yang diterbitkan ICW pada 2025, disebutkan bahwa minimnya keterbukaan informasi berpotensi memunculkan dua persoalan utama.

Pertama, munculnya konflik kepentingan dalam proses penentuan pembangkit yang dipensiunkan lebih awal.

Kedua, terbukanya peluang dugaan korupsi dalam proses pemberian kompensasi kepada pemilik pembangkit.

Dana Pensiun Dini PLTU Capai Hampir Rp500 Triliun

Besarnya nilai pembiayaan menjadi salah satu alasan utama ICW mendesak keterbukaan.

Berdasarkan kajian Institute for Essential Services Reform (IESR), kebutuhan pendanaan untuk program pensiun dini PLTU diperkirakan mencapai US$27,5 miliar, atau hampir Rp500 triliun.

Dana sebesar itu akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kompensasi penghentian operasi pembangkit, renegosiasi kontrak, hingga pembangunan sistem energi yang lebih ramah lingkungan.

Nilai yang sangat besar tersebut dinilai memiliki risiko tinggi apabila tidak disertai sistem pengawasan dan transparansi yang kuat.

"Kebijakan transisi energi tanpa adanya keterbukaan akan berpotensi menimbulkan pengambilan keputusan yang keliru, pemborosan anggaran, bahkan membuka ruang praktik korupsi," tegas Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, dalam keterangannya.

Dokumen yang Diminta ICW kepada PLN

Dalam permohonan informasi publik tersebut, ICW meminta PLN membuka sejumlah dokumen strategis yang berkaitan langsung dengan program pensiun dini PLTU.

Berikut informasi yang diminta:

ICW menilai seluruh dokumen tersebut merupakan informasi publik karena berkaitan dengan kebijakan negara yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas.

Mengapa PJBL Menjadi Sorotan?

Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) merupakan kontrak antara PLN dengan pengembang pembangkit listrik.

Dokumen tersebut mengatur berbagai aspek penting, seperti:

• Masa berlaku kontrak.

• Hak dan kewajiban masing-masing pihak.

• Struktur tarif listrik.

• Pasokan bahan bakar.

• Ketentuan penghentian kontrak.

• Mekanisme penyelesaian sengketa.

• Penalti apabila pembangkit tidak memenuhi target.

• Klausul keadaan kahar (force majeure).

Karena menjadi dasar hubungan bisnis bernilai miliaran hingga triliunan rupiah, PJBL memiliki pengaruh besar terhadap kondisi keuangan PLN maupun kebijakan energi nasional.

Apabila terjadi penghentian kontrak akibat pensiun dini PLTU, maka nilai kompensasi kepada pengembang juga berpotensi sangat besar.

Pemadaman Listrik Jadi Alarm Tata Kelola Energi

ICW juga mengaitkan permohonan informasi tersebut dengan kejadian pemadaman listrik massal yang terjadi pada Juli 2026.

Peristiwa itu menunjukkan masih adanya persoalan dalam sistem ketenagalistrikan nasional, baik dari sisi pasokan energi, kesiapan infrastruktur, maupun tata kelola.

Di sisi lain, kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara yang mencuat belakangan semakin memperkuat perlunya transparansi di sektor energi.

Menurut ICW, publik berhak mengetahui bagaimana pemerintah dan PLN mengambil keputusan strategis yang menggunakan dana besar dan berdampak terhadap pelayanan listrik nasional.

Landasan Hukum Permintaan Informasi

Permohonan ICW merujuk pada Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi mengenai perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga.

Karena PJBL merupakan kontrak antara badan usaha milik negara dengan pengembang listrik, ICW berpendapat dokumen tersebut termasuk kategori informasi yang seharusnya dapat diakses masyarakat, sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan secara hukum.

Transparansi Dinilai Kunci Transisi Energi Berkeadilan

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari berkurangnya emisi karbon, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel.

Program pensiun dini PLTU melibatkan kepentingan pemerintah, PLN, investor, lembaga pembiayaan internasional, hingga masyarakat sebagai pengguna listrik.

Karena itu, keterbukaan informasi dinilai menjadi fondasi penting agar kebijakan tersebut memperoleh legitimasi publik sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.

Selain memperkuat pengawasan masyarakat, transparansi juga diyakini mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap komitmen Indonesia dalam menjalankan agenda transisi energi yang berkelanjutan.

Menunggu Respons PLN

Hingga permohonan informasi diajukan, PLN belum menyampaikan tanggapan resmi terkait permintaan ICW tersebut.

Sesuai mekanisme UU Keterbukaan Informasi Publik, badan publik memiliki kewajiban memberikan jawaban atas permohonan informasi dalam jangka waktu yang telah diatur peraturan perundang-undangan.

Apabila informasi yang diminta tidak diberikan tanpa dasar hukum yang jelas, pemohon memiliki hak mengajukan sengketa informasi melalui Komisi Informasi.

Bagi ICW, keterbukaan informasi mengenai PJBL, daftar PLTU yang akan dipensiunkan, hingga skema kompensasi bukan hanya soal memenuhi kewajiban administratif, melainkan langkah penting untuk memastikan transisi energi Indonesia berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.​​​​​​​