Dana Transfer Dipotong, Tri Adhianto Siapkan Efisiensi Anggaran Pemkot Bekasi

KOTA BEKASI — Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengakui bahwa kebijakan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi berdampak pada kondisi keuangan daerah. Pemerintah Kota Bekasi kini tengah melakukan penyesuaian anggaran dengan fokus pada efisiensi belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Tri Adhianto saat menjawab pertanyaan awak media terkait dampak pemotongan dana transfer terhadap keuangan daerah, Senin (16/3/2026), di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Menurut Tri, proses perencanaan anggaran daerah sebelumnya disusun berdasarkan asumsi nota keuangan lama. Namun setelah adanya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian kembali dalam pengelolaan anggaran.

“Sudah pasti berdampak. Karena pada saat proses perencanaan, kita menetapkan asumsi berdasarkan nota keuangan yang lama. Ketika kemudian ada pengurangan dana transfer, tentu harus dilakukan penyesuaian,” ujar Tri.

Tri menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi saat ini mulai melakukan pembahasan internal untuk menentukan langkah efisiensi yang perlu diterapkan dalam penggunaan anggaran daerah.

Salah satu langkah yang sudah masuk dalam rencana efisiensi adalah pengurangan belanja terkait sewa kendaraan dinas pejabat.

Selain itu, pemerintah juga akan meninjau kembali sejumlah kegiatan yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Yang sudah masuk dalam efisiensi itu misalnya terkait sewa kendaraan untuk pejabat. Kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat juga akan kita sesuaikan,” jelasnya.

Langkah tersebut diambil agar anggaran daerah tetap dapat difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi warga Kota Bekasi.

Meski melakukan efisiensi di sejumlah sektor, Tri menegaskan bahwa program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat tidak akan mengalami pengurangan anggaran.

Beberapa sektor yang dipastikan tetap menjadi prioritas antara lain kesehatan dan pendidikan.

Menurutnya, dua sektor tersebut merupakan layanan fundamental yang harus tetap berjalan optimal meskipun kondisi fiskal daerah mengalami penyesuaian.

“Kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, terutama terkait kesehatan dan pendidikan, tidak ada penyesuaian. Itu tetap kita prioritaskan sepenuhnya untuk masyarakat,” tegas Tri.

Selain layanan dasar, pemerintah daerah juga akan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi infrastruktur kota, terutama perbaikan jalan.

Tri mengakui bahwa kondisi sejumlah ruas jalan di Kota Bekasi saat ini membutuhkan penanganan serius.

Karena itu, percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama dalam pengalokasian anggaran.

“Situasi jalan kita juga cukup berat kondisinya. Itu perlu dilakukan percepatan penanganan,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah akan lebih selektif dalam menentukan program yang akan dijalankan selama tahun anggaran berjalan.

Sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Bekasi juga berencana mengurangi berbagai kegiatan yang bersifat seremonial.

Selain itu, belanja untuk perjalanan dinas juga akan dikurangi agar anggaran dapat dialihkan ke program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Tri menegaskan bahwa langkah efisiensi ini bukan semata-mata penghematan, tetapi juga bentuk penyesuaian kebijakan agar keuangan daerah tetap sehat.

“Banyak kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas yang akan kita kurangi. Kita akan lebih konsentrasi pada pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Tri, penyesuaian anggaran merupakan hal yang wajar terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama ketika terdapat perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi.

Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan perencanaan anggaran agar tetap dapat menjalankan program pembangunan secara efektif.

Ia juga memastikan bahwa seluruh kebijakan efisiensi yang dilakukan akan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kota Bekasi berharap pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun terdapat penyesuaian pada pendapatan daerah akibat perubahan kebijakan dana transfer.