Jakarta – Upaya mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah memasuki babak baru. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memanfaatkan data statistik nasional sebagai dasar penyusunan pembiayaan perumahan yang lebih tepat sasaran.

Kerja sama yang ditandatangani di Jakarta pada Rabu (8/7) ini dinilai menjadi langkah penting dalam membangun sistem pembiayaan berbasis data yang mampu mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah sekaligus memperkuat kualitas penyaluran kredit perumahan di Indonesia.

Melalui pemanfaatan Data By Name By Address (BNBA) dan berbagai data statistik nasional, BTN berharap dapat memperoleh gambaran lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, kemampuan membeli rumah, hingga wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi baru.

Pendekatan berbasis data tersebut diproyeksikan tidak hanya mempercepat pemerataan akses kepemilikan rumah, tetapi juga memberikan sentimen positif bagi sektor properti, perbankan, hingga investor.

Kolaborasi BTN dan BPS Resmi Berlaku Lima Tahun

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Nota Kesepahaman itu berlaku selama lima tahun sebagai landasan kedua institusi dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan berbasis data nasional.

Bagi BTN, data menjadi komponen yang sangat penting dalam menentukan strategi bisnis sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran pembiayaan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan kebutuhan terhadap data yang valid menjadi tantangan utama dalam mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia.

"Kita memiliki satu kebutuhan yang cukup besar, yaitu data. Kalau kita bisa memiliki data yang lebih baik mengenai siapa masyarakat yang belum memiliki rumah, bagaimana tingkat penghasilannya, bagaimana demografinya, itu yang kita butuhkan," ujar Nixon.

Menurutnya, data yang lebih lengkap akan membantu BTN menentukan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan pembiayaan perumahan sekaligus menyesuaikan produk kredit sesuai kemampuan ekonomi masing-masing.

Indonesia Masih Menghadapi Backlog Rumah Hampir 10 Juta Unit

Kebutuhan rumah di Indonesia masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kerja sama tersebut, Indonesia masih menghadapi backlog kepemilikan rumah sekitar 9,9 juta unit.

Selain itu, kebutuhan rumah baru setiap tahun diperkirakan mencapai 700 ribu hingga 800 ribu unit.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan rumah tidak hanya menjadi kebutuhan sosial, tetapi juga peluang ekonomi yang sangat besar.

Gambaran Tantangan Perumahan Nasional

Besarnya kebutuhan rumah membuat pemerintah terus mencari strategi agar penyaluran pembiayaan semakin efektif.

Data BNBA Dinilai Mampu Membuat Pembiayaan Lebih Tepat Sasaran

Salah satu poin penting dalam kolaborasi ini adalah pemanfaatan Data By Name By Address (BNBA).

Melalui data tersebut, BTN dapat mengetahui profil masyarakat secara lebih rinci, mulai dari:

• Status kepemilikan rumah.

• Tingkat pendapatan.

• Kondisi sosial ekonomi.

• Persebaran wilayah.

• Kemampuan membeli rumah.

Informasi tersebut memungkinkan BTN menyusun strategi pembiayaan yang lebih presisi dibandingkan pendekatan konvensional.

Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah memiliki peluang lebih besar memperoleh akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR), terutama untuk segmen rumah subsidi.

Investor Menilai Langkah Ini Berpotensi Menekan Risiko Kredit Macet

Kolaborasi BTN dan BPS juga mendapat perhatian dari pelaku pasar.

Bagi investor, penggunaan data statistik nasional dipandang mampu meningkatkan kualitas penyaluran kredit sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan.

Beberapa manfaat yang diperkirakan muncul antara lain:

• Penyaluran kredit lebih selektif.

• Risiko kredit macet berkurang.

• Ekspansi pasar dilakukan secara terukur.

• Portofolio pembiayaan menjadi lebih sehat.

• Efisiensi analisis kredit meningkat.

Sentimen tersebut dinilai positif bagi prospek sektor perbankan, khususnya BTN sebagai bank yang selama ini dikenal fokus pada pembiayaan perumahan nasional.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 Akan Jadi Acuan Baru BTN

Selain memanfaatkan BNBA, BTN juga akan menggunakan hasil Sensus Ekonomi 2026 yang sedang dilaksanakan oleh BPS.

Data sensus tersebut diyakini mampu mengidentifikasi berbagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Informasi tersebut nantinya menjadi referensi penting dalam menentukan wilayah yang memiliki potensi permintaan rumah tinggi.

Dengan demikian, BTN tidak hanya menyalurkan pembiayaan berdasarkan kebutuhan saat ini, tetapi juga memperkirakan perkembangan ekonomi kawasan pada masa mendatang.

Strategi tersebut diharapkan mampu memperluas pasar pembiayaan sekaligus mempercepat pembangunan kawasan hunian baru.

Sektor Perumahan Menjadi Mesin Penggerak Ekonomi Nasional

Sektor perumahan selama ini dikenal memiliki efek berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap perekonomian nasional.

Setiap pembangunan rumah akan mendorong aktivitas berbagai industri lain.

Mulai dari:

• Industri semen.

• Baja.

• Keramik.

• Cat.

• Furnitur.

• Peralatan rumah tangga.

• Transportasi.

• Logistik.

• Jasa konstruksi.

Secara keseluruhan, sektor ini disebut mampu menggerakkan lebih dari 185 subsektor ekonomi.

Karena itu, percepatan Program 3 Juta Rumah tidak hanya berdampak pada masyarakat yang membutuhkan hunian, tetapi juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tidak Hanya Berbagi Data, BTN dan BPS Bangun SDM Berbasis Data Science

Kolaborasi kedua institusi ternyata tidak berhenti pada pertukaran data.

Nota Kesepahaman tersebut juga mencakup beberapa bidang kerja sama lain, antara lain:

Ruang Lingkup Kerja Sama BTN dan BPS

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang data science dinilai penting agar pemanfaatan data nasional semakin optimal dalam mendukung kebijakan pembiayaan.

Pegawai BPS Juga Mendapat Akses Layanan BTN

Dalam kerja sama tersebut, BTN juga menyediakan berbagai layanan perbankan untuk pegawai BPS.

Layanan tersebut meliputi:

• Pengelolaan dana.

• Transaksi perbankan.

• Payroll.

• Pembiayaan konsumtif.

• Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

• KPR nonsubsidi.

Sinergi ini diharapkan memberikan manfaat tidak hanya bagi institusi, tetapi juga bagi kesejahteraan pegawai BPS melalui akses layanan keuangan yang lebih luas.

Kepala BPS Apresiasi Dukungan BTN pada Sensus Ekonomi 2026

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyambut positif kolaborasi tersebut.

Menurutnya, kerja sama ini akan memperkuat pemanfaatan data statistik nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui akses layanan perbankan BTN.

Amalia juga memberikan apresiasi kepada BTN karena telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui jaringan kantor cabangnya di berbagai daerah.

Dukungan tersebut dinilai sangat membantu kelancaran pelaksanaan sensus yang menjadi salah satu sumber data ekonomi paling penting di Indonesia.

Langkah Selanjutnya: Perjanjian Teknis Pemetaan Kebutuhan Rumah

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman, BTN dan BPS akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Dokumen tersebut akan mengatur implementasi teknis, termasuk mekanisme pemanfaatan data statistik dalam pemetaan kebutuhan perumahan nasional.

Melalui langkah tersebut, kedua institusi berharap proses identifikasi masyarakat yang membutuhkan rumah menjadi semakin akurat.

Pendekatan berbasis data diyakini akan meningkatkan efektivitas Program 3 Juta Rumah, memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus memperkuat ketahanan sektor pembiayaan perumahan nasional.

Di tengah tingginya backlog perumahan dan kebutuhan rumah baru setiap tahun, kolaborasi BTN dan BPS menjadi salah satu strategi yang dinilai mampu menjawab tantangan penyediaan hunian secara lebih modern, terukur, dan berkelanjutan.​​​​​​​