Jakarta – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menargetkan hasil investigasi kecelakaan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di kawasan Bekasi Timur, Jawa Barat, rampung dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Tragedi yang menewaskan 16 orang dan melukai puluhan penumpang itu kini menjadi perhatian nasional karena diduga melibatkan rangkaian kegagalan sistem komunikasi, respons darurat, hingga prosedur pengendalian perjalanan kereta api.

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Soerjanto Tjahjono, mengatakan proses investigasi masih berjalan intensif dengan melibatkan pemeriksaan sistem persinyalan, analisis komunikasi operasional, hingga evaluasi prosedur keselamatan di pusat pengendali perjalanan kereta api (Pusdal) Manggarai.

“Kita berharap kalau semuanya lancar antara dua sampai tiga bulan lah,” ujar Soerjanto di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Investigasi ini menjadi salah satu penyelidikan kecelakaan kereta paling krusial dalam beberapa tahun terakhir karena melibatkan dua moda angkutan rel padat penumpang dalam satu lintasan aktif.

Detik-Detik Sebelum Tabrakan Maut

KNKT mengungkap fakta penting bahwa masinis KA Argo Bromo Anggrek sebenarnya telah melakukan pengereman sebelum benturan besar terjadi. Berdasarkan hasil sementara investigasi, pengereman mulai dilakukan sekitar 1.300 meter sebelum titik tabrakan setelah masinis menerima informasi adanya kondisi darurat di jalur rel depan.

Menurut Soerjanto, saat itu pengendali perjalanan di Pusdal Manggarai hanya menerima laporan berbasis komunikasi suara tanpa visual kondisi lapangan secara utuh.

Akibat keterbatasan informasi tersebut, pengendali operasi hanya menginstruksikan masinis untuk mengurangi kecepatan secara bertahap sambil membunyikan semboyan 35 atau klakson peringatan.

“Tadi saya sampaikan bahwa dari jarak 1.300 meter setelah menerima berita bahwa di depan ada temperan, masinis sudah melakukan pengereman,” kata Soerjanto.

Namun kondisi di lapangan berkembang sangat cepat. Dalam hitungan menit, situasi darurat berubah menjadi kecelakaan beruntun yang menelan banyak korban jiwa.

Jeda Kecelakaan Hanya 3 Menit 43 Detik

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, KNKT membeberkan bahwa rangkaian tragedi bermula dari sebuah taksi Green SM yang mogok di perlintasan sebidang dekat Bekasi Timur pada pukul 20.52 WIB.

Kendaraan tersebut kemudian tertemper KRL Commuter Line hingga menyebabkan salah satu rangkaian berhenti di jalur aktif rel. Tidak lama berselang, KA Argo Bromo Anggrek yang melintas dari arah Jakarta menghantam bagian belakang KRL yang masih berada di lintasan.

“Jadi antara tabrakan KA 5181 dengan taksi dan jeda waktu dengan KA Bromo Anggrek tabrakan dengan Commuter Line 5568 sekitar 3 menit 43 detik,” ungkap Soerjanto.

Rentang waktu yang sangat singkat itu dinilai menjadi tantangan utama dalam proses mitigasi darurat. KNKT kini tengah mendalami apakah prosedur pengamanan lintasan dan komunikasi antarpetugas sudah berjalan sesuai standar keselamatan nasional.

KNKT Soroti Sistem Komunikasi dan Persinyalan

Selain faktor manusia, investigasi juga difokuskan pada kemungkinan adanya kelemahan sistem komunikasi operasional dan persinyalan kereta.

KNKT menilai pusat pengendali saat itu belum mengetahui secara detail tingkat keparahan situasi di lapangan. Akibatnya, keputusan operasional diambil berdasarkan informasi terbatas.

“Karena situasinya di Pusdal itu tidak tahu yang sebenarnya karena komunikasinya lewat suara saja,” lanjut Soerjanto.

Tim investigasi kini memeriksa mekanisme pemberhentian kereta, alur komunikasi antarpetugas, kecepatan respons pengendali perjalanan, hingga efektivitas sistem persinyalan otomatis dalam kondisi darurat.

Pengamat transportasi menilai hasil investigasi ini nantinya bisa menjadi dasar evaluasi nasional terhadap sistem keselamatan perkeretaapian Indonesia, terutama di wilayah padat lalu lintas seperti Jabodetabek.

Sopir Taksi Jadi Tersangka

Di sisi lain, Satlantas Polres Metro Bekasi Kota telah menetapkan sopir taksi Green SM sebagai tersangka dalam insiden awal yang memicu kecelakaan beruntun tersebut.

Kasatlantas Polres Metro Bekasi Kota, Gefri Agitia, mengatakan pengemudi dikenai Pasal 310 ayat 1 terkait kelalaian yang menyebabkan kerugian materiil.

“Betul. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka sopir taksinya,” kata Gefri kepada wartawan.

Meski sudah berstatus tersangka, polisi tidak melakukan penahanan karena ancaman hukuman dalam pasal tersebut berada di bawah lima tahun penjara.

Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap pengemudi taksi berbeda dengan investigasi KNKT yang fokus pada aspek keselamatan transportasi dan evaluasi sistem operasional kereta api.

Tragedi Besar yang Mengguncang Dunia Perkeretaapian

Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 itu disebut sebagai salah satu tragedi perkeretaapian terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Sebanyak 16 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan lainnya mengalami luka berat maupun ringan. Sebagian besar korban berada di gerbong KRL yang mengalami benturan paling keras.

Proses evakuasi berlangsung dramatis selama berjam-jam karena sejumlah penumpang terjebak di dalam gerbong yang ringsek parah. Petugas gabungan dari PT Kereta Api Indonesia, KAI Commuter, Basarnas, TNI, Polri, dan relawan berjibaku mengevakuasi korban di tengah kondisi malam hari dan kerusakan berat pada badan kereta.

Sejumlah keluarga korban bahkan menunggu berjam-jam di rumah sakit untuk memastikan kondisi anggota keluarganya.

Pemerintah Diminta Evaluasi Total Keselamatan Kereta

Pascakejadian, berbagai kalangan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi rel nasional, terutama terkait perlintasan sebidang dan koordinasi tanggap darurat.

Pengamat transportasi menilai perlintasan sebidang masih menjadi titik rawan kecelakaan karena lemahnya disiplin pengguna jalan serta keterbatasan sistem pengamanan otomatis.

Selain itu, sistem komunikasi real time antaroperator kereta dan pusat kendali dinilai perlu diperkuat agar keputusan darurat dapat diambil lebih cepat dalam kondisi kritis.

KNKT memastikan hasil investigasi nantinya tidak hanya mengungkap penyebab kecelakaan, tetapi juga memuat rekomendasi keselamatan wajib bagi operator maupun regulator transportasi.

Rekomendasi tersebut diperkirakan mencakup perbaikan sistem persinyalan, prosedur komunikasi darurat, standar pengamanan lintasan, hingga peningkatan teknologi pemantauan perjalanan kereta api.

Desakan Transparansi Investigasi

Publik kini menaruh perhatian besar terhadap proses investigasi KNKT. Banyak pihak meminta hasil investigasi diumumkan secara terbuka agar masyarakat mengetahui secara jelas penyebab tragedi yang merenggut belasan nyawa tersebut.

Desakan transparansi juga muncul agar evaluasi keselamatan tidak berhenti sebatas laporan administratif, tetapi benar-benar diikuti langkah konkret pembenahan sistem transportasi rel nasional.

Kementerian Perhubungan bersama operator kereta api diminta menjadikan tragedi Bekasi Timur sebagai momentum reformasi keselamatan transportasi massal di Indonesia.

Sebab, di tengah meningkatnya jumlah penumpang kereta setiap tahun, sistem keselamatan dinilai harus berkembang jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan mobilitas masyarakat.

Jika tidak, risiko kecelakaan serupa dikhawatirkan kembali terulang di masa mendatang.​​​​​​​