BOGOR — Dugaan pelecehan seksual nonfisik kembali mencuat di Kabupaten Bogor. Seorang tokoh masyarakat berinisial HF di Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, dilaporkan oleh keluarga seorang ibu rumah tangga berinisial N setelah diduga mengirim pesan singkat bernada tidak pantas melalui telepon seluler.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian warga setempat lantaran melibatkan sosok yang selama ini dikenal aktif membantu urusan administrasi masyarakat. Keluarga korban memastikan tengah menyiapkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum agar perkara tersebut diproses secara objektif sesuai aturan yang berlaku.

Peristiwa itu bermula ketika korban meminta bantuan pengurusan Akta Jual Beli (AJB) rumah kepada kepala desa setempat. Berdasarkan keterangan keluarga, kepala desa kemudian mengarahkan korban untuk berkoordinasi dengan HF yang disebut kerap membantu proses administrasi warga.

Namun dalam proses komunikasi tersebut, HF diduga mulai mengirim sejumlah pesan yang dianggap mengandung unsur pelecehan seksual verbal dan nonfisik. Pesan-pesan itu disebut dikirim berulang kali dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi korban.

Korban N mengaku awalnya hanya fokus mengurus dokumen administrasi rumah dan tidak pernah memiliki hubungan pribadi dengan terlapor. Namun situasi berubah ketika pesan-pesan bernada menggoda mulai masuk ke telepon selulernya.

“Isi pesannya berupa ajakan yang tidak pantas dan dilakukan berkali-kali. Bahkan dia juga sempat datang ke rumah saat kondisi rumah sedang sepi,” ujar N kepada wartawan, Minggu malam (24/5/2026).

Menurut pengakuan korban, dugaan tindakan tersebut tidak hanya terjadi satu kali. Komunikasi yang awalnya berkaitan dengan urusan administrasi perlahan berubah menjadi percakapan yang membuat korban merasa tertekan secara psikologis.

Korban mengaku sempat memilih diam karena khawatir memicu konflik sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Namun setelah berdiskusi dengan keluarga, ia akhirnya memutuskan untuk membuka persoalan tersebut agar tidak terulang kepada warga lain.

Suami korban berinisial R mengaku terpukul mengetahui istrinya menerima pesan-pesan yang dianggap tidak pantas dari seseorang yang dikenal luas di lingkungan masyarakat.

“Saya sangat prihatin dan kecewa. Ini bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi menyangkut harkat dan martabat keluarga kami,” kata R.

Ia menilai tindakan tersebut telah melewati batas kewajaran karena dilakukan terhadap perempuan yang sedang meminta bantuan administrasi. Menurutnya, posisi sosial seseorang di lingkungan masyarakat seharusnya digunakan untuk membantu warga, bukan justru membuat orang lain merasa tidak nyaman.

R menyebut keluarganya masih mempertimbangkan seluruh aspek sosial sebelum resmi membuat laporan polisi. Meski demikian, pihak keluarga memastikan tidak akan menghentikan proses hukum apabila dugaan tersebut benar-benar memenuhi unsur pidana.

“Kami ingin ada kejelasan hukum dan perlindungan terhadap korban. Jangan sampai kejadian seperti ini dianggap biasa,” ujarnya.

Kasus tersebut kemudian memicu perhatian masyarakat sekitar karena menyangkut etika dan relasi kuasa di lingkungan sosial desa. Beberapa warga mengaku prihatin apabila dugaan tindakan tersebut benar terjadi, terlebih karena korban sedang berada dalam posisi membutuhkan bantuan administrasi.

Saat dikonfirmasi wartawan, HF membantah memiliki niat melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Ia menyebut pesan yang dikirim hanya dimaksudkan sebagai candaan biasa tanpa maksud buruk.

“Itu hanya guyonan, tidak ada maksud lain,” ujar HF singkat.

Namun penjelasan tersebut ditolak keluarga korban. Mereka menilai alasan candaan tidak dapat dijadikan pembenaran apabila komunikasi yang dilakukan telah membuat korban merasa tertekan dan tidak nyaman.

Kerabat korban, Sopian, mengatakan keluarga besar korban sudah melakukan pembahasan internal terkait langkah hukum yang akan ditempuh. Menurut dia, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele hanya karena dilakukan melalui pesan singkat.

“Kami keluarga besar tidak bisa menerima alasan itu. Kami akan membawa persoalan ini ke jalur hukum agar ada kejelasan dan efek jera,” kata Sopian.

Ia menegaskan bahwa dugaan pelecehan seksual nonfisik juga dapat memberikan dampak psikologis serius terhadap korban. Karena itu, keluarga berharap aparat penegak hukum dapat menangani kasus tersebut secara profesional dan transparan.

Praktisi hukum yang dimintai tanggapan menjelaskan bahwa tindakan bernuansa seksual melalui media elektronik dapat masuk dalam kategori pelecehan seksual nonfisik apabila memenuhi unsur tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penggunaan media digital dalam dugaan tindakan tersebut juga berpotensi dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama apabila komunikasi yang dilakukan mengandung unsur asusila atau intimidasi psikologis.

Menurut pengamat hukum pidana, perkembangan teknologi membuat bentuk pelecehan tidak lagi terbatas pada kontak fisik semata. Pesan elektronik, percakapan digital, maupun komunikasi verbal dapat menjadi objek pembuktian apabila korban merasa dirugikan dan terdapat bukti pendukung.

“Pelecehan seksual nonfisik tetap memiliki konsekuensi hukum jika memenuhi unsur pidana. Bukti percakapan digital dapat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian,” ujarnya.

Kasus ini juga kembali memunculkan diskusi mengenai pentingnya kesadaran masyarakat terhadap batas etika komunikasi, khususnya dalam penggunaan media sosial dan aplikasi pesan singkat.

Dalam beberapa tahun terakhir, laporan dugaan pelecehan berbasis digital meningkat seiring masifnya penggunaan platform komunikasi daring. Banyak korban yang awalnya memilih diam karena takut disalahkan atau khawatir menghadapi tekanan sosial di lingkungan sekitar.

Psikolog sosial menilai korban pelecehan nonfisik sering mengalami tekanan emosional berkepanjangan karena tindakan tersebut kerap dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal dampaknya bisa memengaruhi rasa aman, kepercayaan diri, hingga hubungan sosial korban.

“Korban sering mengalami rasa takut, malu, dan cemas meskipun tidak ada kontak fisik secara langsung,” jelas seorang psikolog.

Karena itu, para pemerhati perlindungan perempuan meminta masyarakat lebih serius memahami bentuk-bentuk pelecehan seksual yang kini berkembang di ruang digital. Mereka juga mendorong aparat penegak hukum agar memberikan kepastian hukum kepada korban tanpa diskriminasi.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada laporan resmi yang diumumkan pihak kepolisian terkait perkara tersebut. Namun keluarga korban memastikan dokumen dan bukti percakapan tengah dipersiapkan sebagai bahan pelaporan.

Warga sekitar berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara adil tanpa menimbulkan konflik sosial berkepanjangan di lingkungan desa. Di sisi lain, kasus ini menjadi pengingat bahwa komunikasi digital tetap memiliki batas etika dan konsekuensi hukum yang harus dipatuhi setiap individu.

Pemerhati sosial menilai penyelesaian yang transparan penting dilakukan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem perlindungan hukum, terutama dalam kasus yang menyangkut dugaan pelecehan seksual berbasis digital.

Pihak keluarga korban juga berharap langkah hukum yang ditempuh nantinya dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih menghormati privasi dan martabat perempuan dalam segala bentuk interaksi, termasuk melalui media elektronik.​​​​​​​