Polri Serahkan Sertifikat Audit Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional, Tingkatkan Standar Keamanan Perusahaan

Jakarta — Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri menyerahkan Sertifikat Audit Penerapan Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional, Objek Tertentu, dan Hotel Tahun 2025 secara simbolis di Gedung Auditorium Lantai 3 PT PLN (Persero), Senin (15/12/2025) pukul 10.45 WIB.

Penyerahan sertifikat ini menjadi bukti komitmen Polri untuk memastikan setiap sistem pengamanan di objek vital nasional berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kabaharkam Polri, Komjen Pol. Karyoto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa audit sistem pengamanan dilakukan untuk memberikan penilaian objektif dari pihak eksternal, bukan sekadar evaluasi internal perusahaan.

“Pada hari ini secara simbolis kami menyerahkan sertifikat hasil audit sistem pengamanan kepada beberapa BUMN dan perusahaan-perusahaan yang sudah eksis secara nasional. Tujuannya adalah penilaian dari luar, bukan hanya dari internal,” ujar Komjen Karyoto.

Ia menegaskan bahwa Polri memiliki kewajiban melakukan audit sistem pengamanan untuk membantu perusahaan mencapai standar pengamanan terbaik, terutama bagi perusahaan yang termasuk kategori objek vital nasional.

“Audit ini bertujuan agar perusahaan memperoleh standar pengamanan yang benar-benar terbaik. Kadang internal merasa sudah cukup, padahal masih ada yang perlu diperbaiki,” tambahnya.

Komjen Karyoto menambahkan, hasil audit menjadi dasar pemberian masukan terkait kekurangan sistem pengamanan. Baik yang harus segera diperbaiki maupun yang belum tersedia, agar bisa diadakan secepatnya.

Hal ini dianggap penting untuk menjamin keberlangsungan proses produksi dan operasional perusahaan agar tetap aman dan stabil.

“Dengan pengamanan yang semakin baik, risiko dapat diminimalisasi. Identifikasi risiko akan memudahkan perusahaan melakukan fase-fase antisipasi lebih efektif,” jelasnya.

Selain itu, Komjen Karyoto berharap semakin banyak perusahaan, baik BUMN maupun swasta, bersedia mengikuti audit dan memperoleh sertifikasi pengamanan sistem.

“Apabila sistem sudah tersusun dengan baik dan mitigasi dijalankan optimal, risiko terhadap bencana non-alam seperti kebakaran dan kerusakan bisa dikurangi,” imbuhnya.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan tentang pentingnya sistem pengamanan terpadu dalam menjaga stabilitas, keselamatan, dan kelangsungan operasional.

Sejumlah perusahaan yang menerima sertifikat berasal dari berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, dan fasilitas publik, yang telah memenuhi kriteria pengamanan nasional.

Audit ini menekankan pada integrasi prosedur pengamanan, kesiapsiagaan, dan mitigasi risiko agar setiap perusahaan mampu menghadapi ancaman operasional dengan efektif.

Komjen Karyoto menegaskan bahwa sertifikasi ini juga mendorong budaya keamanan di lingkungan perusahaan, sehingga setiap pegawai memahami pentingnya penerapan prosedur pengamanan.

Dengan adanya sertifikat audit ini, Polri berharap seluruh perusahaan dapat menjadi contoh penerapan sistem pengamanan yang transparan, terukur, dan berstandar nasional.

Penyerahan sertifikat audit tahun 2025 ini sekaligus menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi dan perusahaan dalam menjaga objek vital nasional secara profesional dan konsisten.