Pengangguran Kota Bandung Masih 7,24 Persen, Farhan Siapkan Strategi Tekan PHK Buka Peluang Kerja ke Jepang

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat strategi penanganan ketenagakerjaan menyusul masih tingginya angka pengangguran terbuka yang mencapai 7,24 persen. Berbagai langkah disiapkan, mulai dari menciptakan iklim investasi yang sehat, memperluas pelatihan kerja berbasis kompetensi, hingga membuka peluang kerja ke luar negeri, khususnya Jepang.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri Rembuk Kota di Hotel Aryaduta Bandung, Rabu (15/7/2026). Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna merumuskan solusi konkret menghadapi tantangan ketenagakerjaan, termasuk tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Farhan mengatakan, kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandung masih menghadapi tantangan yang kompleks. Selain tingkat pengangguran yang masih berada di atas tujuh persen, Kota Bandung juga menjadi tujuan banyak pencari kerja dari berbagai daerah, sementara sejumlah perusahaan masih melakukan efisiensi yang berdampak pada PHK.

"Tantangan ketenagakerjaan di Kota Bandung adalah tingkat pengangguran terbuka kita masih di atas 7 persen. Di saat yang sama, kita juga menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK cukup tinggi sementara banyak orang dari luar Kota Bandung datang untuk mencari pekerjaan. Karena itu kami ingin seluruh stakeholder memberikan masukan agar solusi yang dihasilkan benar-benar komprehensif," ujar Farhan.

Ciptakan Iklim Investasi untuk Membuka Lapangan Kerja

Menurut Farhan, upaya mengurangi pengangguran tidak cukup hanya melalui regulasi ketenagakerjaan. Pemerintah juga harus menciptakan iklim usaha yang kondusif agar pelaku usaha mampu berkembang sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

Ia menilai sektor pendidikan menjadi salah satu potensi investasi terbesar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja di Kota Bandung.

"Untuk memastikan lapangan pekerjaan tersedia di Kota Bandung, satu-satunya kunci adalah menyehatkan iklim usaha. Peluang investasi terbesar Kota Bandung saat ini adalah di sektor pendidikan," katanya.

Disnaker Fokus Pelatihan Berbasis Kompetensi

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program strategis untuk menghadapi dinamika pasar kerja serta mengantisipasi meningkatnya angka PHK.

Salah satu program utama adalah pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Pelatihan lanjutan tersebut dilengkapi sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar peserta memiliki daya saing yang lebih tinggi saat memasuki dunia kerja.

"Pelatihannya harus presisi sesuai kebutuhan industri. Jangan sampai pelatihannya ke mana, kebutuhannya ke mana. Karena itu Disnaker sekarang fokus pada pelatihan berbasis kompetensi yang dilengkapi sertifikasi BNSP agar peserta memiliki daya saing saat masuk ke dunia kerja," ujar Yayan.

Perluas Program Padat Karya dan Magang Bersubsidi

Selain pelatihan, Pemerintah Kota Bandung juga terus memperluas program padat karya sebagai langkah mengurangi dampak PHK sekaligus mendukung penataan lingkungan perkotaan.

Disnaker juga memperkuat program magang bersubsidi bekerja sama dengan sektor perhotelan, restoran, dan kafe. Melalui program ini, peserta memperoleh bantuan transportasi, konsumsi, serta pengalaman kerja selama dua hingga tiga bulan.

Menurut Yayan, sebagian besar peserta magang berhasil memperoleh pekerjaan setelah program selesai. Bahkan, tidak sedikit yang kemudian memilih membuka usaha secara mandiri.

"Magang ini memberikan dua manfaat. Industri terbantu mendapatkan tenaga kerja sementara peserta mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan. Sebagian besar peserta akhirnya terserap bekerja, bahkan ada yang kemudian membuka usaha sendiri," jelasnya.

Pemkot Bandung Buka Peluang Kerja ke Jepang

Tak hanya memperluas kesempatan kerja di dalam negeri, Pemkot Bandung juga mendorong penempatan tenaga kerja ke luar negeri, terutama ke Jepang yang saat ini membutuhkan banyak pekerja di sektor caregiver, perhotelan, hingga manufaktur.

Untuk mendukung program tersebut, Disnaker menggandeng berbagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Pemerintah memberikan subsidi pelatihan bahasa Jepang sebesar Rp10 juta hingga Rp15 juta bagi peserta yang telah memenuhi syarat keberangkatan.

"Sekarang polanya berubah. Warga mendaftar ke LPK, setelah siap berangkat kami memberikan subsidi pelatihannya. Dalam waktu dekat sekitar 50 orang akan diberangkatkan ke Jepang. Harapannya mereka pulang tidak hanya membawa penghasilan, tetapi juga membawa keterampilan, kemampuan bahasa, dan budaya kerja yang disiplin," ungkap Yayan.

Selain itu, Disnaker juga menjalin kerja sama dengan Universitas Teknologi Bandung (UTB) untuk membuka kesempatan bagi mahasiswa bekerja di Jepang sambil melanjutkan pendidikan.

"Kita sedang menjalin kerja sama dengan UTB dan memberikan k