Kota Bekasi Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas: Komitmen Pelayanan Publik di Ajang IKK 2025

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagai pondasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, usai menghadiri Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Grand Ballroom Novotel Samator, Surabaya.

Kehadiran Pemkot Bekasi dalam agenda nasional tersebut menandai keseriusan daerah dalam memastikan seluruh kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

Harris Bobihoe menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi, Mas Tri Adhianto, pembangunan sistem pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik terus menjadi prioritas.

Menurutnya, kualitas kebijakan daerah harus selalu ditingkatkan agar Kota Bekasi mampu menjalankan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai harapan warga.

Ia menambahkan bahwa Pemkot Bekasi konsisten menerapkan prinsip transparansi dalam setiap proses pemerintahan guna memastikan masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan mudah.

Meski tahun ini Kota Bekasi belum meraih predikat daerah dengan IKK tertinggi, Harris menegaskan bahwa capaian indeks kualitas kebijakan Kota Bekasi tetap menunjukkan angka yang membanggakan.

Ia menilai bahwa pencapaian tersebut menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memperkuat kualitas kebijakan ke depan.

“Walaupun belum mendapatkan penghargaan sebagai daerah terbaik, Kota Bekasi memiliki indeks kualitas kebijakan yang luar biasa,” ujar Harris.

Menurutnya, tujuan utama bukan sekadar meraih penghargaan, tetapi memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak positif bagi publik.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan pada kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat utama.

Pemkot Bekasi juga terus memperkuat mekanisme evaluasi internal untuk menjamin kebijakan yang dihasilkan relevan dan sesuai kebutuhan daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan.

Harris berharap langkah-langkah strategis tersebut mampu mengakselerasi peningkatan kualitas tata kelola dan layanan publik secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bekasi juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait kebijakan daerah.

Keterlibatan publik diyakini dapat memperkaya proses perumusan kebijakan sehingga kebijakan yang lahir memiliki nilai manfaat yang lebih kuat.

“Ke depan, kami ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar terarah pada kepentingan publik dan membawa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” tutup Harris.