Komisi VIII DPR RI Tinjau Kesiapsiagaan Bencana Bekasi, Tekankan Mitigasi dan Antisipasi Banjir 2025

Bekasi — Upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam memperkuat kesiapsiagaan penanggulangan bencana mendapatkan perhatian langsung dari Komisi VIII DPR RI. Pada Kamis (20/11/2025), rombongan Komisi VIII melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Wali Kota Bekasi untuk mengevaluasi secara langsung berbagai langkah mitigasi bencana yang telah disiapkan daerah.

Kunjungan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pendopo Wali Kota Bekasi dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting lintas lembaga, termasuk BPBD Kota Bekasi, BPBD Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan BNPB. Pertemuan ini menjadi wadah evaluasi sekaligus koordinasi untuk memastikan kesiapan Kota Bekasi dalam menghadapi potensi bencana, khususnya banjir.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa Bekasi merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Menurutnya, kondisi geografis dan tingginya intensitas curah hujan membuat wilayah ini perlu memiliki sistem mitigasi yang terukur dan respons cepat.

“Kota Bekasi memiliki tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi, terutama banjir. Karena itu, kami ingin memastikan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan berjalan dengan baik,” ujar Marwan dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa fungsi pengawasan DPR RI harus memastikan pemerintah daerah memiliki langkah antisipatif yang memadai.

Sementara itu, Plh. Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobihoe, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi VIII. Ia menilai kunjungan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat arah kebijakan daerah dalam penanggulangan bencana yang semakin kompleks di tengah perubahan iklim.

Abdul Haris menyinggung kejadian banjir besar pada Maret 2025 yang melanda sejumlah titik di Kota Bekasi. Menurutnya, peristiwa itu menjadi pelajaran penting bahwa adaptasi kebijakan dan peningkatan kapasitas penanganan bencana harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Banjir besar pada Maret 2025 menjadi pelajaran penting bahwa tantangan kebencanaan semakin kompleks. Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas dan respons penanggulangan bencana di daerah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa Pemkot Bekasi terus mengoptimalkan koordinasi lintas sektor.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari kesiapan peralatan darurat, peningkatan kapasitas SDM kebencanaan, hingga perbaikan infrastruktur pengendalian banjir. Diskusi berlangsung intens antara Pemkot Bekasi, Komisi VIII DPR RI, BNPB, serta perangkat daerah terkait.

Komisi VIII juga menekankan pentingnya edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Marwan Dasopang menyebut bahwa masyarakat harus menjadi pihak yang siap dan sigap dalam menghadapi potensi bencana, sehingga kurva risiko dapat ditekan lebih awal.

Selain itu, perhatian juga difokuskan pada kesiapan gudang logistik BPBD Kota Bekasi. Stok logistik untuk penanganan darurat harus selalu tersedia dan terdata dengan baik, mengingat banjir di Bekasi kerap datang secara tiba-tiba.

Usai agenda pertemuan, rombongan melakukan foto bersama sebelum beranjak melakukan peninjauan lapangan. Lokasi yang disambangi adalah gudang fasilitas BPBD Kota Bekasi yang menjadi pusat distribusi kebutuhan darurat saat terjadi bencana.

Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB turut hadir dan memberikan sejumlah catatan terkait pencegahan bencana. Ia menekankan perlunya sinkronisasi data, peningkatan peringatan dini, serta perbaikan koordinasi antarinstansi dalam penanganan kejadian darurat.

Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Barat juga menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kota harus semakin diperkuat, terutama untuk penanganan wilayah perbatasan yang kerap terdampak banjir lintas kabupaten/kota.

Asisten Daerah I Kota Bekasi menambahkan bahwa Pemkot Bekasi telah menyiapkan sejumlah rencana aksi, termasuk optimalisasi pompa air, pengerukan sungai, serta supervisi lebih ketat terhadap kawasan rawan banjir.

Peninjauan gudang BPBD menjadi penutup kunjungan kerja tersebut. Dari hasil peninjauan, Komisi VIII memastikan bahwa fasilitas penanggulangan bencana di Bekasi telah berada dalam kondisi siap, meskipun sejumlah rekomendasi tambahan diberikan untuk peningkatan mutu pelayanan kebencanaan di masa mendatang.

Kunjungan ini diharapkan menjadi pemicu bagi Pemkot Bekasi untuk terus memperbaiki kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam. Apalagi, musim hujan intens diprakirakan akan berlangsung hingga awal 2026.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko bencana. Kota Bekasi melalui BPBD berkomitmen melanjutkan upaya pencegahan dan meningkatkan ketahanan wilayah agar lebih siap dalam menghadapi berbagai ancaman.

Secara keseluruhan, kegiatan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ini mempertegas bahwa penanggulangan bencana bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga membutuhkan kesadaran kolektif dan perencanaan matang dari seluruh elemen pemerintah daerah.