Ketimpangan Pembangunan Terungkap, Plt Bupati Bekasi Janji Benahi Birokrasi dan Infrastruktur Wilayah Utara

Kabupaten Bekasi – Isu ketimpangan pembangunan di wilayah utara Kabupaten Bekasi kembali mencuat setelah massa aksi dari Forum Remaja Mahasiswa Utara (Formara) menyampaikan tuntutan langsung kepada pemerintah daerah. Audiensi tersebut diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, di ruang kerjanya pada Kamis (9/4/2026).

Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan krusial yang dinilai belum terselesaikan, mulai dari ketimpangan sektor pendidikan, minimnya kesempatan kerja, hingga perlunya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Menanggapi hal tersebut, Asep menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara bertahap. Ia menyebut langkah tersebut akan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Terkait isu jual beli jabatan, selama saya menjabat belum ada pelantikan jabatan struktural. Pelantikan yang dilakukan baru sebatas jabatan fungsional,” ujar Asep di hadapan perwakilan mahasiswa.

Ia menjelaskan, keterbatasan kewenangan sebagai Plt kepala daerah menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pengisian jabatan struktural. Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah daerah harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, hingga saat ini izin yang diberikan Kemendagri baru mencakup pelantikan jabatan fungsional. Sementara itu, kebutuhan pengisian jabatan struktural masih menunggu persetujuan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Asep juga mengakui bahwa kondisi kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi cukup banyak. Sejumlah posisi strategis saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), yang sebenarnya telah berlangsung sejak sebelum dirinya menjabat.

“Kami akan kembali mengajukan permohonan ke Kemendagri agar pengisian jabatan ini bisa segera dilakukan,” katanya.

Dalam hal mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Asep menekankan pentingnya transparansi dan penerapan sistem berbasis kompetensi. Ia memastikan kebijakan ke depan akan mengacu pada manajemen talenta ASN.

Sistem tersebut, kata dia, akan menggunakan mekanisme seleksi tiga kandidat terbaik yang kemudian diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk diputuskan secara objektif.

Selain persoalan birokrasi, isu ketimpangan pembangunan wilayah juga menjadi perhatian serius dalam audiensi tersebut. Mahasiswa menilai pembangunan di wilayah utara Kabupaten Bekasi masih tertinggal dibandingkan kawasan lainnya.

Menanggapi hal itu, Asep menyatakan akan turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi riil masyarakat, termasuk di wilayah Hurip Jaya yang disebut membutuhkan perhatian khusus.

Di sektor infrastruktur, wilayah Babelan menjadi salah satu titik yang disorot. Permasalahan yang muncul antara lain minimnya penerangan jalan umum (PJU), kondisi jalan rusak, serta banjir yang terjadi secara berulang.

Asep mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran tersebut mencakup perbaikan jalan, pembangunan PJU, serta peningkatan fasilitas publik lainnya.

“Ke depan, pembangunan akan dilakukan lebih merata dengan menetapkan tiga hingga lima titik prioritas di setiap desa,” jelasnya.

Terkait persoalan banjir yang kerap melanda wilayah utara, Asep menyebut penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Wilayah tersebut merupakan daerah hilir yang sangat dipengaruhi kondisi dari hulu.

Ia menjelaskan bahwa faktor penyebab banjir meliputi pendangkalan sungai, kiriman air dari wilayah atas, serta fenomena banjir rob di kawasan pesisir.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah akan melakukan sejumlah langkah strategis, seperti normalisasi sungai bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), penataan kawasan hilir, serta pengendalian izin pembangunan di daerah rawan banjir.

Selain itu, rencana pembangunan embung dan sodetan juga tengah dikaji sebagai solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut.

“Kami juga telah melakukan penanganan darurat saat banjir, termasuk evakuasi masyarakat secara langsung di lapangan,” tambahnya.

Audiensi ini menjadi salah satu bentuk komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, dalam menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjalin guna menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.