Kabupaten Bekasi Resmi Terapkan UHC Prioritas 2026, Seluruh Desil Dijamin BPJS Kesehatan

KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Jaminan Kesehatan Tahun 2026. Melalui kebijakan ini, masyarakat Kabupaten Bekasi dari desil 1 hingga desil 10 mendapatkan akses jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan warga tidak terkendala biaya ketika membutuhkan pengobatan.

Peluncuran UHC Prioritas berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, serta jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan sektor kesehatan.

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, pencapaian UHC Prioritas merupakan langkah penting dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan masyarakat dari seluruh kategori desil ekonomi mengakses pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Hari ini kita sudah mencapai UHC Prioritas. Artinya, semua warga Kabupaten Bekasi kalau sakit sudah ditanggung oleh BPJS. Mulai dari desil 1 sampai 10, setiap warga yang berobat tidak boleh ditolak di rumah sakit swasta maupun RSUD,” ujar Asep.

Untuk menjaga keberlanjutan program, Pemkab Bekasi telah menyiapkan anggaran sekitar Rp350 miliar guna mendukung pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.

Pengalokasian anggaran tersebut disertai penguatan skema pembiayaan dan evaluasi kepesertaan agar pelaksanaan program berjalan efektif serta tepat sasaran.

Asep menegaskan, pembiayaan jaminan kesehatan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Perusahaan, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan klinik yang memiliki pekerja juga harus memenuhi kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi karyawan.

“Tidak semuanya nanti ditanggung oleh pemerintah daerah. Perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing wajib membayarkan BPJS Kesehatan pekerjanya. Begitu juga sekolah-sekolah yang sudah mapan harus membayarkan BPJS untuk guru dan karyawannya,” tegasnya.

Pemkab Bekasi juga akan memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi serta pembaruan data peserta.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data kepesertaan tetap akurat, termasuk bagi warga yang meninggal dunia, pindah domisili, maupun masyarakat yang telah memperoleh jaminan kesehatan dari tempat bekerja.

Selain UHC Prioritas, Pemkab Bekasi turut mengoptimalkan fungsi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pembiayaan Jamkesda ke depan akan lebih difokuskan pada kebutuhan insidental dan kondisi tertentu yang belum terakomodasi BPJS Kesehatan.

Asep menyebut, kewajiban pembiayaan Jamkesda tahun 2025 telah diselesaikan, sementara pembiayaan tahun 2026 masih dalam proses penyelesaian.

“Tahun 2025 sudah saya lunasi. Tinggal tahun 2026 sedikit lagi saya tutup. Ke depan, Jamkesda hanya digunakan untuk kondisi insidental, termasuk penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak dicover BPJS. Jadi kita tetap menyiapkan skema untuk kebutuhan tersebut,” jelasnya.

Penguatan jaminan kesehatan juga akan diikuti peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pemkab Bekasi merencanakan pengembangan puskesmas agar beroperasi selama 24 jam dan menyediakan fasilitas rawat inap mulai 2027.

Dengan pengembangan tersebut, masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan ringan seperti demam, diare, muntaber, dan batuk diharapkan dapat memperoleh penanganan lebih cepat di puskesmas tanpa harus langsung mendatangi rumah sakit.

“Puskesmas harus 24 jam dan punya rawat inap. Jadi tidak harus semua ke rumah sakit dan antre. Untuk penyakit ringan seperti demam, batuk, dan diare, bisa ditangani lebih dahulu di puskesmas,” ungkap Asep.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi komitmen Pemkab Bekasi dalam memperluas jaminan kesehatan masyarakat melalui UHC Prioritas.

Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan secara menyeluruh tanpa membatasi masyarakat berdasarkan kategori ekonomi.

“Pak Bupati belum 100 hari, tetapi sudah punya komitmen memberikan pelayanan kesehatan buat masyarakat Bekasi dengan adanya UHC Prioritas. Seluruh masyarakat di Bekasi tidak melihat desil, jadi bisa menggunakan fasilitas kesehatan,” ujar Akmal.

Akmal menjelaskan, manfaat UHC Prioritas juga dapat dirasakan warga Kabupaten Bekasi yang sedang berada di luar daerah, termasuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota lain.

Melalui sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peserta dapat mengakses fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan tersebut juga memberikan kepastian bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan penyesuaian segmen kepesertaan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan agar tetap memperoleh jaminan kesehatan.

Berdasarkan data per 1 November 2026, dari sekitar 3,5 juta penduduk Kabupaten Bekasi, sebanyak 3,4 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian kepesertaan tersebut mencapai 99,67 persen, sementara peserta aktif tercatat 2,8 juta jiwa atau 82,51 persen dari total penduduk.

Akmal menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, dukungan anggaran, kerja perangkat daerah, serta keterlibatan berbagai fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Ini bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya, tetapi merupakan perwujudan komitmen bersama pemerintah daerah, dukungan anggaran, kerja keras seluruh perangkat, dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS,” ungkapnya.

Peluncuran UHC Prioritas Kabupaten Bekasi diharapkan menjadi momentum penguatan pelayanan kesehatan yang lebih inklusif, sekaligus meningkatkan kualitas dan pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.