Kejati Jabar Tahan PPK UPI, Korupsi Proyek Convention Center Rugikan Negara Rp25,98 Miliar

BANDUNG – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) menahan tersangka B.K. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024. Kasus tersebut berdasarkan hasil audit mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp25,98 miliar.

Penahanan dilakukan pada Jumat (13/11/2026), setelah penyidik Kejati Jabar memeriksa tersangka selama kurang lebih enam jam. B.K. selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengatakan penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut.

Dalam perkara ini, penyidik juga menetapkan D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta sebagai tersangka. D.W.R. diduga bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan proyek CWP-03 yang bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Proyek pembangunan tersebut memiliki nilai kontrak awal sebesar Rp47,16 miliar. Kontrak pekerjaan ditandatangani pada 3 Juni 2024 dengan jangka waktu pelaksanaan 210 hari kalender atau hingga 30 Desember 2024.

Dalam perkembangannya, terdapat addendum pekerjaan tambah kurang yang mengubah nilai kontrak menjadi Rp52,48 miliar. Masa pelaksanaan juga diperpanjang menjadi 231 hari kalender atau sampai 20 Januari 2025.

Berdasarkan hasil penyidikan, D.W.R. diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan tidak sah atau palsu yang diterbitkan atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri. Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, hingga revisi jaminan pembayaran.

Sementara itu, B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank terkait keabsahan dokumen jaminan sebelum penandatanganan kontrak.

Penyidik juga menemukan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor mengalami deviasi minus sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, progres fisik pekerjaan yang terpasang hanya mencapai 75,34 persen, dengan kekurangan pekerjaan sebesar 24,66 persen.

Meski demikian, pembayaran kepada kontraktor diduga telah direalisasikan sebesar 100 persen dari nilai kontrak. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang didalami penyidik dalam perkara dugaan korupsi pembangunan gedung convention dan exhibition center UPI.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut mencapai Rp25.982.542.357,20.

Sebelum penahanan B.K., penyidik telah memeriksa D.W.R. pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena D.W.R. sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.

Kejati Jabar menyebut kedua tersangka dijerat dengan ketentuan pidana primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun dakwaan subsidiair menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

Penahanan B.K. menjadi bagian dari perkembangan penyidikan perkara dugaan korupsi pembangunan CWP-03 UPI Bandung. Kejati Jabar menyatakan proses penanganan perkara terus dilakukan untuk mengungkap dugaan perbuatan para tersangka serta mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kejati Jabar melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Nur Sricahyawijaya menyampaikan bahwa penanganan perkara tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan audit kerugian keuangan negara.