Jawa Barat Pengangguran 6,67 Persen, Kapolri Dorong Program Poliran

BANDUNG – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan pengangguran sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Program nasional tersebut dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini dihadiri pejabat lintas kementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI).

Kapolri menegaskan, persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak terhadap kondisi sosial dan keamanan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional pada Agustus 2024 mencapai 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta orang.

Sementara itu, Jawa Barat mencatatkan tingkat pengangguran sebesar 6,67 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

"Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat," papar Suyudi.

Menurutnya, program Poliran merupakan pengembangan dari pengalaman penguatan jaringan pelatihan kerja yang pernah dilakukan ketika menjabat sebagai Kapolda Banten.

Program tersebut kemudian dikembangkan menjadi kebijakan nasional dengan pendekatan yang menyesuaikan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Di Jawa Barat, implementasi awal Poliran dilakukan melalui uji kompetensi dan penyaluran sertifikasi bagi profesi Satuan Pengamanan (Satpam).

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kompetensi tenaga kerja, serta memperbesar peluang pencari kerja untuk memasuki dunia industri.

Kapolri menilai sertifikasi kompetensi menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja, terutama di tengah kebutuhan industri terhadap pekerja yang memiliki keterampilan dan kualifikasi sesuai standar.

Selain sertifikasi, Polri juga akan memperkuat sistem pendataan pencari kerja agar terhubung dengan balai latihan kerja (BLK) dan dunia usaha.

Database tenaga kerja terintegrasi tersebut diharapkan dapat membantu proses pemetaan kebutuhan tenaga kerja, pelatihan keterampilan, hingga penyaluran pencari kerja ke perusahaan yang membutuhkan.

Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian mengawal pelaksanaan program Poliran agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

"Saya berharap program Poliran memberikan manfaat yang berkelanjutan serta dampak nyata. Jangan berhenti pada agenda seremonial. Ukur dampak program ini terhadap stabilitas kamtibmas secara berkala di tiap wilayah," pungkasnya.

Melalui program Poliran, Polri berharap keterlibatan kepolisian dalam mendukung penyerapan tenaga kerja dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan kondisi kamtibmas yang lebih kondusif.