Polda Metro Jaya Gandeng LPSK dan UPT P3A Pulihkan 30 Korban Terbaru TPPO

JAKARTA – Polda Metro Jaya memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk memastikan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memperoleh perlindungan, pendampingan, dan layanan pemulihan sesuai kebutuhan. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan pengungkapan tujuh perkara TPPO yang melibatkan 19 tersangka dan 30 korban.

Upaya perlindungan korban menjadi bagian penting dalam penanganan perkara TPPO yang dipaparkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo mengatakan, penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penyidikan dan penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi serta kebutuhan korban.

Koordinasi dilakukan dengan sejumlah lembaga terkait agar korban mendapatkan layanan perlindungan dan pendampingan selama proses hukum hingga tahap pemulihan.

Nurhayati dari UPT P3A DKI Jakarta menjelaskan, layanan kepada korban diberikan berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan masing-masing individu.

Layanan tersebut meliputi pendampingan hukum dan psikologis, rujukan layanan, hingga perlindungan sementara di rumah aman. UPT P3A DKI Jakarta juga menyediakan layanan selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu.

Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Wawan Fahrudin menyatakan kesiapan lembaganya memberikan perlindungan kepada para korban TPPO.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan meliputi bantuan medis apabila diperlukan, rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta fasilitasi pemenuhan hak restitusi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ini salah satu bentuk kolaborasi yang sangat positif. Keterlibatan antarlembaga diperlukan untuk bisa saling melindungi korban,” katanya.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan, proses penyidikan dan perlindungan korban harus berjalan beriringan dalam penanganan perkara perdagangan orang.

Kepolisian menangani proses hukum terhadap para tersangka, sedangkan kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban dikoordinasikan bersama lembaga yang memiliki kewenangan dan layanan terkait.

“Penanganan perkara dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak korban. Privasi korban juga harus dijaga selama proses penanganan,” ujarnya.

Polda Metro Jaya turut mengingatkan masyarakat agar tidak menyalahkan korban maupun menyebarluaskan identitas mereka. Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan korban selama menjalani proses hukum.

Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan tindak pidana perdagangan orang dapat melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian terdekat atau melalui Layanan Polisi 110.

Melalui sinergi kepolisian, LPSK, dan UPT P3A DKI Jakarta, penanganan TPPO diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para tersangka, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan hak-haknya secara optimal.