Pemakzulan Gibran Mengemuka di Paripurna DPR, Putusan MK dan MA Jadi Sorotan

JAKARTA – Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat setelah muncul perkembangan hukum terkait persoalan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Pilpres 2024. DPR RI kini menjadi sorotan publik untuk menentukan apakah aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.

Memasuki masa sidang DPR RI pada Selasa (10/11/2026), wacana pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden menjadi salah satu isu politik yang mendapat perhatian berbagai pihak.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima berbagai aspirasi masyarakat dan anggota dewan lintas fraksi terkait persoalan tersebut. Namun, pembahasan pemakzulan belum masuk tahap keputusan resmi kelembagaan.

Dasco menyatakan pimpinan DPR masih menunggu pembukaan masa sidang serta salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum menentukan langkah selanjutnya. Pembahasan secara informal lintas fraksi disebut telah berlangsung, tetapi belum melalui mekanisme resmi DPR.

Putusan MK dan MA Menjadi Pemicu Desakan

Persoalan pemakzulan Gibran kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Gibran tidak sah.

Rangkaian putusan tersebut kemudian memunculkan desakan agar DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengevaluasi kelayakan Gibran dalam jabatan Wakil Presiden.

Dasar Hukum Pemakzulan Wakil Presiden

Secara konstitusional, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum berakhirnya masa jabatan diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa:

1. Pengkhianatan terhadap negara.

2. Korupsi.

3. Penyuapan.

4. Tindak pidana berat lainnya.

5. Perbuatan tercela.

6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi DPR untuk menilai apakah persoalan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau ketidakmemenuhan persyaratan jabatan.

Namun, penilaian tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak. Harus melalui proses pembuktian dan mekanisme konstitusional yang telah ditentukan.

Syarat dan Tahapan Pemakzulan Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945

Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden secara terperinci.

Pertama, DPR harus memiliki pendapat resmi mengenai dugaan pelanggaran.

DPR melalui fungsi pengawasan harus membentuk pendapat bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Kedua, usulan harus memperoleh dukungan minimal dua pertiga anggota DPR yang hadir.

Permintaan kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat diajukan apabila sidang paripurna dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR dan disetujui minimal dua pertiga anggota yang hadir.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dan memutus pendapat DPR.

MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari sejak permintaan diterima.

Keempat, apabila MK menyatakan terbukti, DPR meneruskan usulan kepada MPR.

DPR kemudian menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kelima, MPR mengambil keputusan akhir.

MPR wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari sejak menerima usulan DPR. Dalam proses tersebut, Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan.

Dengan demikian, pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan publik, pernyataan politik, ataupun satu putusan pengadilan tanpa mengikuti tahapan konstitusional tersebut.

Apakah Gibran Bisa Dimakzulkan Tanpa Prabowo?

Secara konstitusional, pemberhentian Wakil Presiden dapat dilakukan secara terpisah dari Presiden.

Frasa “Presiden dan/atau Wakil Presiden” dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 memungkinkan mekanisme pemberhentian terhadap salah satu pejabat tersebut secara individual.

Artinya, apabila DPR menilai terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, proses pemakzulan dapat diarahkan hanya kepada Gibran tanpa harus memberhentikan Presiden Prabowo Subianto.

DPR Dihadapkan pada Aspirasi Publik dan Prosedur Konstitusi

Desakan pemakzulan Gibran tidak hanya datang dari kelompok masyarakat, tetapi juga sejumlah tokoh dan partai politik.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf sebelumnya menyampaikan bahwa Gibran sebaiknya mengundurkan diri setelah muncul putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikannya.

Apabila pengunduran diri tidak dilakukan, PKS menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR dapat menjadi pilihan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Meski demikian, keputusan untuk memulai proses pemakzulan tetap bergantung pada sikap kolektif DPR melalui mekanisme kelembagaan, bukan keputusan satu fraksi atau kelompok politik.

Pada akhirnya, putusan MK dan MA menjadi bagian penting dalam perkembangan persoalan ini, tetapi tidak otomatis mengakhiri jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

DPR harus terlebih dahulu membuktikan adanya dasar pemberhentian sesuai konstitusi, kemudian membawa perkara tersebut ke MK dan MPR melalui tahapan yang telah ditetapkan.

Kini, perhatian publik tertuju pada DPR RI: apakah aspirasi pemakzulan Gibran akan berhenti sebagai wacana politik atau benar-benar memasuki proses konstitusional sesuai Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.