Juknis PPPK Penuh Waktu 2027 Belum Jelas, Ratusan Pegawai Pemkot Bekasi Terancam Tak Diperpanjang

KOTA BEKASI – Nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat. Hingga pekan kedua November 2026, petunjuk teknis (juknis) pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu yang direncanakan mulai 1 Januari 2027 belum diterima pemerintah daerah.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, Pemkot Bekasi masih menunggu aturan resmi, termasuk kepastian skema pembiayaan gaji pokok bagi pegawai yang nantinya beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu.

Di tengah belum jelasnya kebijakan transisi tersebut, Pemkot Bekasi justru tidak mengusulkan seluruh pegawai untuk perpanjangan kontrak. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat ratusan PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk dalam daftar usulan perpanjangan karena berbagai alasan, termasuk persoalan kinerja dan indisipliner.

Pemkot Bekasi Masih Menunggu Juknis Pengangkatan PPPK Penuh Waktu

Wacana pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu kembali menjadi perhatian setelah pemerintah pusat dan DPR RI menyepakati kebijakan afirmatif bagi tenaga non-ASN lintas profesi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menyasar tenaga pendidik atau guru, tetapi juga mencakup berbagai profesi non-ASN. Penyesuaian status kepegawaian direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Namun, rencana tersebut belum disertai kepastian teknis yang dapat dijadikan pedoman pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengaku belum mengetahui secara pasti mekanisme pengangkatan tersebut karena belum ada dokumen resmi yang diterima Pemkot Bekasi.

“Kita belum tahu, orang belum ada, baru statement gimana,” kata Tri kepada Jurnalis RakyatBekasi.com seusai apel pagi di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Senin (9/11/2026).

Meski demikian, Tri menyatakan Pemkot Bekasi siap menjalankan kebijakan apabila pemerintah pusat telah menerbitkan aturan dan memberikan instruksi resmi.

“Tergantung, makanya kan kalau kita mah tinggal nerima. Nggak boleh nggak siap, gimana sih,” tuturnya.

Skema Gaji PPPK Penuh Waktu Berpotensi Berdampak pada APBD

Selain menunggu juknis, Pemkot Bekasi juga masih mencermati dampak perubahan status kepegawaian terhadap kemampuan keuangan daerah.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kepastian pihak yang akan menanggung gaji pokok PPPK Penuh Waktu. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah pembiayaan tersebut sepenuhnya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dibebankan kepada pemerintah daerah.

Jika gaji pokok harus ditanggung melalui APBD, kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap belanja pegawai dan ruang fiskal pembangunan Kota Bekasi.

Tri berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan gaji pokok, sementara pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

“Kita juga nggak bisa komentar. Karena kan katanya ditanggung sama pusat kan (soal gaji pokok, tugas daerah menyesuaikan di TPP). Kita tinggal penyesuaian aja,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi telah mengamankan kelanjutan masa kerja ribuan PPPK Paruh Waktu melalui pengusulan perpanjangan kontrak kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tri Adhianto juga memastikan dokumen perpanjangan kepegawaian telah ditandatangani. Ia meminta para pegawai yang mendapatkan perpanjangan agar terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Saya ucapkan selamat karena perpanjangan dokumen kepegawaian untuk PPPK PW hari ini telah saya tandatangani. Jadikan amanah ini sebaik-baiknya dan terus tunjukkan kinerja serta nilai tambah dari rekan-rekan sekalian,” ucap Tri melalui keterangannya.

Ia juga menyebut kepala daerah di berbagai wilayah tengah menyuarakan aspirasi agar pembiayaan pengangkatan PPPK Penuh Waktu tidak membebani anggaran pemerintah daerah.

Sekitar 3.100 PPPK Paruh Waktu Diusulkan Perpanjangan, Ratusan Tidak Masuk Daftar

Di tengah proses tersebut, jumlah PPPK Paruh Waktu yang diusulkan untuk mendapatkan perpanjangan kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi tercatat sekitar 3.100 pegawai dari total 3.442 formasi.

Artinya, terdapat sekitar 300-an formasi yang tidak masuk dalam usulan perpanjangan. Jumlah tersebut masih berupa perkiraan berdasarkan selisih total formasi awal dan jumlah usulan yang disampaikan kepada BKN.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi, Anjar Budiono, membenarkan adanya pengurangan jumlah pegawai dalam proses evaluasi perpanjangan kontrak.

Menurutnya, BKPSDM telah menerima berkas usulan perpanjangan dari Wali Kota Bekasi untuk selanjutnya diteruskan kepada BKN. Jumlah pegawai yang diusulkan merupakan hasil verifikasi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Secara jumlah tidak bertambah. Tetapi, kan ada yang tidak diperpanjang, prakiraan ada ratusan pegawai lah yang tidak diperpanjang. Jumlah pastinya berapa, saya tidak begitu hafal. Tetapi, total yang diusulkan perpanjangan ada 3.100-an formasi,” ujar Anjar.

Adapun sejumlah faktor yang menyebabkan pegawai tidak masuk dalam usulan perpanjangan antara lain catatan evaluasi kinerja yang buruk, pelanggaran disiplin, pengunduran diri secara mandiri, serta pegawai yang telah meninggal dunia.

Anjar menegaskan, evaluasi dilakukan berdasarkan laporan dan penilaian kinerja dari masing-masing kepala OPD. Pegawai yang dinilai tidak memenuhi standar kerja maupun memiliki catatan indisipliner dapat tidak memperoleh perpanjangan kontrak.

“Dengan nantinya bagi para pegawai yang tidak dilakukan perpanjangan, maka secara otomatis akan di-cut dan diminta segera mengundurkan diri. Atas temuan catatan indisipliner yang ditemukan berdasarkan pelaporan kerja yang tidak maksimal,” tuturnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu tidak diberikan secara otomatis. Setiap pegawai tetap harus memenuhi ketentuan dan standar kinerja yang ditetapkan oleh perangkat daerah masing-masing.

Kini, Pemkot Bekasi masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk memastikan mekanisme pengangkatan PPPK Penuh Waktu pada 2027, termasuk kepastian pembiayaan gaji dan dampaknya terhadap anggaran daerah.