Kasus Penyadapan Presiden: Bareskrim Dalami Dugaan Makar, LPSK Telaah Perlindungan 6 Saksi

JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kini mendalami kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya. Di saat yang sama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan perlindungan untuk enam saksi.

Isu makar sebelumnya dilontarkan sejumlah pejabat negara, termasuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, yang menyebut penyadapan itu ilegal dan "mengarah ke tindakan yang makar". Meski begitu, dugaan tersebut masih dalam pemeriksaan dan belum menjadi sangkaan resmi. Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin juga membantah kabar yang menyebut dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hingga Senin (9/11/2026), polisi telah menetapkan empat tersangka: Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Tiga tersangka pertama ditahan di Mako Brimob, sedangkan Slamet tidak ditahan karena sakit. Mereka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP baru tentang penyadapan dan akses ilegal, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Polisi menyebut penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026 dan menyasar nomor milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pimpinan ormas, LSM, hingga pengusaha.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias membenarkan bahwa Polri telah mengajukan perlindungan bagi enam saksi. "Saksi-saksi, enam orang," ujarnya. LPSK belum mengungkap identitas para saksi dan masih menelaah apakah permohonan itu akan dikabulkan.

Perkara ini juga merembet ke ranah politik. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah kabar bahwa dirinya pernah bertemu para tersangka sebelum penangkapan. Ia mengaku juga menjadi korban penyadapan dan berencana melayangkan somasi, lalu menempuh jalur hukum jika somasi itu tidak ditanggapi. Sementara itu, pada Minggu (8/11/2026), sepuluh mantan Kapolri bertemu Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor. Menurut Biro Pers Istana, pertemuan itu digelar untuk bertukar pandangan soal isu terkini.

Status tersangka bukanlah vonis bersalah. Seluruh tuduhan, termasuk dugaan makar, masih harus dibuktikan melalui penyidikan dan persidangan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari kuasa hukum Listyo Sigit maupun tersangka lainnya terkait sangkaan tersebut.