TKD Dipangkas, Bupati se-NTT Minta Dana Kompensasi dan Afirmasi Fiskal dari Pusat

JAKARTA – Para kepala daerah kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmasi dan dana kompensasi khusus bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Permintaan ini muncul setelah alokasi transfer ke daerah (TKD) dipangkas, sehingga ruang pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan ekstrem, hingga penurunan tengkes (stunting) makin sempit. Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan TKD sebesar Rp650 triliun, turun 24,8% dari outlook 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

"Kita minta supaya ada afirmasi. Afirmasi kebijakan keuangan, afirmasi untuk keadilan fiskal bagi seluruh daerah dengan kapasitas fiskal rendah, dan terutama NTT, supaya ada dana kompensasi di situ. Untuk sekian lama hitungan Dana Alokasi Umum tidak cukup adil buat kami," kata Bupati Flores Timur sekaligus Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) NTT, Antonius Doni Dihen, dalam Seminar Nasional Keadilan Fiskal Indonesia di Cikini, Jakarta Pusat. Seminar itu juga dihadiri Bupati Malaka Stefanus Bria Seran, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, dan anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng.

Doni mencontohkan Kabupaten Flores Timur, yang alokasi transfernya dari pusat berkurang hingga Rp147 miliar pada tahun berjalan. Menurut dia, di kabupaten itu terdapat sekitar 300 kilometer jalan dalam kondisi rusak parah, dengan biaya perbaikan Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per kilometer. Artinya, kebutuhan perbaikan jalan saja bisa mencapai Rp600 miliar hingga Rp900 miliar. "Untuk urusan-urusan lain kita masih bisa bernapas dengan kondisi anggaran yang minimal. Tapi untuk kebutuhan besar, terutama jalan, air, dan jembatan, kita praktis agak kewalahan," ujarnya.

Doni juga mengkritik besarnya porsi anggaran yang dikuasai pemerintah pusat. Ia menilai daerah berkapasitas fiskal rendah tidak semestinya diperlakukan sama dengan daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) besar. "Daerah fiskal tinggi masih dimanja dengan transfer ke daerah, sementara kita diperlakukan seolah-olah sama dengan daerah-daerah fiskal kuat," katanya. Para kepala daerah NTT berencana membawa rekomendasi seminar ke Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Anggaran DPR.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengakui mayoritas kabupaten di NTT memiliki kapasitas fiskal lemah dan sangat bergantung pada transfer pusat. Namun, ia menjelaskan bahwa alokasi DAU dan DAK ditetapkan Kementerian Keuangan berdasarkan variabel teknis dan data kewilayahan. Karena itu, ia meminta pemda memperbarui data seperti kondisi jalan, Indeks Kemahalan Konstruksi, kantong kemiskinan, dan jumlah peserta didik. "Dasar itulah yang perlu kita kuat, perkuat dengan data," ujarnya.

Fatoni juga mendorong pemda mengejar Dana Insentif Fiskal dan mengakses belanja kementerian/lembaga tahun 2026, yang menurutnya mencapai Rp1.337,9 triliun, meski dana tersebut tidak masuk APBD. Selain itu, pemda diminta menjajaki pembiayaan alternatif melalui BUMD, BLUD seperti RSUD dan puskesmas, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dana CSR, serta lembaga filantropi. "Jadi tidak kepala daerahnya yang capek sendiri, tetapi birokrasinya macet. Nah, maka peningkatan kapasitas juga penting," kata Fatoni.