72.336 Pekerja Kena PHK hingga Oktober 2026, Jawa Barat Terbanyak

JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi pekerja Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 72.336 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka ini naik sekitar 3% dibanding periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 70.244 orang.

Berdasarkan laman Satu Data Kemnaker yang dikutip Senin (9/11/2026), PHK terutama terjadi di Pulau Jawa. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah korban terbanyak, yaitu 14.694 orang atau sekitar seperlima dari total nasional. Posisi berikutnya ditempati Banten dengan 8.649 pekerja dan Jawa Tengah dengan 6.860 pekerja.

PHK juga terjadi di daerah sentra tambang dan komoditas di luar Jawa, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Sulawesi. Berikut 10 provinsi dengan jumlah PHK terbanyak pada Januari–Oktober 2026:

1. Jawa Barat: 14.694 pekerja
2. Banten: 8.649 pekerja
3. Jawa Tengah: 6.860 pekerja
4. Jawa Timur: 6.574 pekerja
5. DKI Jakarta: 5.360 pekerja
6. Kalimantan Timur: 3.971 pekerja
7. Kalimantan Selatan: 3.596 pekerja
8. Sumatera Utara: 3.484 pekerja
9. Sulawesi Tengah: 2.924 pekerja
10. Sulawesi Selatan: 2.767 pekerja

Kesepuluh provinsi tersebut menyumbang 58.879 kasus, atau sekitar 81% dari total PHK nasional. Laju PHK juga meningkat pada paruh kedua tahun ini. Hingga Juni 2026, Kemnaker mencatat 32.389 pekerja terkena PHK. Artinya, dalam empat bulan berikutnya (Juli–Oktober), jumlah korban bertambah hampir 40.000 orang, lebih banyak daripada total enam bulan pertama. Sebagai pembanding, sepanjang 2025 tercatat 88.519 pekerja terkena PHK.

Data ini dihimpun melalui laporan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan masih dapat berubah karena diperbarui setiap bulan. Kemnaker melakukan deduplikasi berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), dan tidak menghitung pekerja yang berhenti karena mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Karena itu, angka 72.336 hanya mencerminkan pekerja yang melaporkan PHK ke dalam sistem, bukan seluruh pekerja yang kehilangan pekerjaan di Indonesia.