Rekrutmen Kawasan Industri Jadi Sorotan, Kapolri Ancam Calo dengan Penindakan Hukum Terbaru

BANDUNG – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendeklarasikan perang terbuka terhadap praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan jajaran kepolisian melakukan penindakan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku yang meresahkan pencari kerja.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus uji kompetensi satuan pengamanan (satpam) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Kapolri secara khusus memerintahkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) di Indonesia untuk menindak tegas praktik percaloan yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat mendapatkan pekerjaan.

“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” ujar Suyudi di Bandung.

Kapolri menyoroti praktik percaloan yang diduga beroperasi di sekitar kawasan industri hingga kemungkinan keterlibatan oknum internal perusahaan dalam proses perekrutan tenaga kerja.

Menurutnya, praktik ilegal tersebut tidak hanya membebani ekonomi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, tetapi juga berpotensi merusak iklim investasi serta kepastian hukum di daerah.

Untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat, Polri menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya melalui layanan pengaduan bebas pulsa Call Center 110 yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik pungli dan percaloan.

Selain itu, jaringan Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan akan diperkuat untuk membantu mendeteksi serta menindaklanjuti informasi terkait praktik ilegal tersebut.

Polri juga mendorong koordinasi dengan sistem pengamanan internal perusahaan guna memperketat pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja di kawasan industri.

Kapolri menegaskan bahwa program Poliran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha.

Sebaliknya, program tersebut dirancang sebagai wadah fasilitator dan kolaborator lintas sektor yang membantu mempertemukan pencari kerja dengan penyedia penyaluran tenaga kerja secara transparan dan bebas biaya ilegal.

“Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan,” tegasnya.

Melalui program Poliran, Polri berharap proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri semakin terbuka, aman, dan bebas dari praktik pemerasan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat perlindungan masyarakat pencari kerja serta menciptakan lingkungan industri yang lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.