Komisi III DPR Dukung Bareskrim Ungkap Kasus Penyadapan Ilegal dan Dugaan Makar

JAKARTA – Kapolri menegaskan Polri akan mengoptimalkan pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang menyeret sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kapolri mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Kapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap langkah Polri, khususnya penyidik Bareskrim, dalam mengungkap perkara tersebut.

Menurutnya, dukungan parlemen menjadi dorongan bagi penyidik untuk menuntaskan proses penegakan hukum secara profesional dan berdasarkan alat bukti.

"Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar," ujar Kapolri.

Kapolri menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Dugaan penyadapan ilegal itu menjadi perhatian serius karena disebut turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, serta elemen masyarakat.

Ia menegaskan, Polri berkomitmen menindaklanjuti keresahan masyarakat sekaligus perhatian dari pimpinan negara, termasuk Presiden RI, serta berbagai tokoh politik dan masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan.

"Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal," ungkapnya.

Kapolri juga meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik untuk bekerja secara maksimal. Ia memastikan proses pengusutan akan terus dilakukan agar seluruh rangkaian perkara dapat diungkap dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Polri memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan dokumen elektronik.

Selain itu, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

Penerbitan laporan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman penyidikan untuk mengungkap dugaan perbuatan serta keterlibatan pihak-pihak terkait berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Polri menegaskan pengusutan perkara akan terus dioptimalkan agar penanganannya berjalan sesuai ketentuan hukum dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat.